Abdul Mughis
“Karena masih banyak masalah, khususnya masalah penerima hibah tahun (2018) lalu. Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jateng sebagai penerima dana hibah
MXGP 2018, juga tak merekomendasikan pelaksanaan MXGP 2019, karena laporan pelaksanaan dan penggunaan anggaran tahun lalu (oleh event organizer) belum beres,” katanya, Selasa (21/5/2019).
Maka dari itu, Joko merekomendasikan MXGP 2019 untuk tidak dilaksanakan. Apalagi alokasi anggaran yang disiapkan Pemkot Semarang untuk event ini cukup besar, yakni kurang lebih Rp 14 miliar. Alangkah lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih jelas bermanfaat. “Masyarakat masih membutuhkan anggaran besar, khususnya untuk peningkatan infrastruktur dan penanganan masalah di masyarakat, salah satunya persoalan banjir,” katanya.
Apabila Pemkot Semarang memaksakan MXGP 2019 tetap digelar, lanjut dia, maka masyarakat dan penegak hukum harus ikut memantau anggaran ini. “Ada kesan pelaksanaannya dipaksakan, sebab IMI Jateng sendiri (selaku pihak yang menerima hibah) menolak event tersebut,” tegasnya.
Artinya, pengelolaan anggaran dalam gelaran MXGP 2019 tersebut sangat ganjil dan tidak transparan. Berdasarkan evaluasi MXGP 2018 lalu, lanjut Joko, pihaknya tidak melihat adanya dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Padahal saat itu, MXGP menelan biaya Rp 18 miliar habis dalam 2 hari. “Efek dari manfaatnya tak sebanding dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan,” katanya.
Ketua IMI Jateng, Kadarusman, mengatakan penolakan IMI Jateng bukan tanpa alasan. IMI Jateng selaku penerima hibah MXGP 2018 Rp 18 miliar hingga saat ini belum menerima laporan pertanggung jawaban (LPj) dari PT Arena Sirkuit Internasional (ASI) sebagai penyelenggara.
“LPj tahun kemarin belum beres. Kami memang pernah menerima LPj awal, namun isinya belum bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
