Abdul Mughis
Presiden RI Presiden Prabowo Subianto kerap melontarkan pernyataan yang memicu pro dan kontra di depan publik.
- Rakyat Tak Harus Kaya Raya, yang Penting Hidup Layak
“Rakyat kita tidak bermimpi mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik, mereka bermimpi bisa makan dengan baik tiap hari, bisa memberi susu untuk anak-anaknya,” ungkap Prabowo saat berpidato di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Klaimnya, fokus RAPBN adalah pemerataan kesejahteraan. Definisi “hidup layak” bagi mayoritas masyarakat bukanlah kemewahan, melainkan stabilitas dasar: ada kerjaan, pangan murah, sekolah, dan berobat gratis.
Kontradiksi:
Jebakan Pendapatan Menengah (Middle-Income Trap): Narasi “tidak harus kaya” secara psikologis dapat menurunkan target kolektif bangsa yang sedang ambisius keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju Indonesia Emas.
Standar Layak yang Bergeser: Di era modern, hidup layak tidak lagi sekadar “bisa makan”. Akses terhadap teknologi, internet cepat, dan hunian terjangkau di dekat pusat kerja adalah komponen “layak” yang hari ini masih sulit dijangkau kelas pekerja karena ketimpangan upah.
- Kebocoran Anggaran Under Invoicing Rp 15.400 Triliun
Presiden Prabowo Subianto, menyebut dugaan praktik under invoicing yang dilakukan selama 34 tahun sejak 1991 hingga 2024 membuat negara kehilangan kekayaan senilai Rp 15.400 triliun.
Adapun under invoicing merupakan praktik curang yang dilakukan eksportir atau importir dengan melaporkan data yang tidak benar kepada pemerintah.
Data tersebut Prabowo ungkapkan saat menyampaikan Pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.
“Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya,” kata Prabowo di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Klaim Presiden: Negara kehilangan potensi pendapatan luar biasa besar dari tahun 1991 hingga 2024 akibat manipulasi nilai ekspor-impor (terutama komoditas CPO dan batu bara) oleh oknum pengusaha.
Kontradiksi:
Penegakan Hukum vs Koalisi: Angka Rp 15.400 triliun adalah jumlah yang sangat fantastis (hampir 5 kali lipat APBN tahunan). Kritik publik mempertanyakan mengapa pemerintah justru merangkul banyak taipan komoditas besar ke dalam lingkaran koalisi politik jika kebocoran sistemik ini sudah dipetakan secara gamblang. Tanpa tindakan hukum yang konkret dan reformasi di Bea Cukai, statemen ini berisiko hanya menjadi komoditas politik retoris.
- Orang Kampung Tidak Terpengaruh Dolar
Pernyataan Presiden Prabowo merespons kekhawatiran publik atas pelemahan rupiah saat melakukan kunjungan di Nganjuk, Jawa Timur, 16 Mei 2026, ia menyebut ada pihak yang “sebentar-sebentar” mengatakan Indonesia akan kolaps atau chaos karena rupiah dan dolar.
Prabowo kemudian mengatakan bahwa rakyat di desa tidak memakai dolar. Dia meyakinkan bahwa kondisi pangan dan energi aman, serta Indonesia masih dalam kondisi baik di tengah kepanikan banyak negara.
Prabowo mengeklaim bahwa gejolak nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS hanya membuat pusing elite kota dan pengusaha besar, sementara masyarakat desa aman-aman saja karena berfokus pada ekonomi lokal.
Kontradiksi:
Efek Domino Inflasi Pangan: Realitas ekonomi menunjukkan struktur pangan Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Pelemahan Rupiah otomatis menaikkan harga bahan baku pakan ternak (jagung/kedelai impor) dan pupuk kimia. Akibatnya, harga daging ayam, telur, tahu, dan tempe di pasar-pasar desa ikut melonjak. Orang kampung justru menjadi korban pertama yang paling terpukul karena daya beli mereka yang sangat mepet.
- Tuduhan “Antek Asing” dan Akademisi Tidak Nasionalis
Prabowo berkali-kali menyebut frasa “antek asing”. Namun tuduhan itu ditujukan ke siapa tidak dijelaskan secara gamblang. Beberapa pihak menginterpretasikan bahwa tuduhan tersebut ditujukan kepada kelompok kritis, baik NGO, aktivis, maupun akademisi yang dianggap tidak nasionalis.
“Jadi kelompok-kelompok ini saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya. Yakin saya dan saya punya bukti,” ujar Prabowo di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Klaim Presiden: ada sejumlah kalangan intelektual maupun aktivis yang didanai oleh pihak asing, mereka dianggap menggunakan teori-teori barat untuk mendikte kebijakan dalam negeri tanpa memahami penderitaan riil rakyat.
Kontradiksi:
Ketergantungan pada Utang dan Investasi Asing: Statemen anti-asing ini kontradiktif dengan arah kebijakan ekonomi pemerintah sendiri yang masih sangat agresif berburu investasi asing (FDI) dari negara-negara besar (seperti China dan Barat) untuk mendanai proyek infrastruktur dan hilirisasi.
Pembungkaman Nalar Kritis: Melabeli akademisi yang mengkritik kebijakan sebagai “tidak nasionalis” atau “antek asing” dinilai berbahaya bagi iklim demokrasi. Kritik akademis berbasis data (misalnya kritik terhadap dampak lingkungan hilirisasi) seharusnya dijawab dengan argumen ilmiah, bukan dengan sentimen nasionalisme defensif.
- Akselerasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kebahagiaan Desa
Klaim Presiden: Program MBG tumbuh pesat menjangkau puluhan juta penerima. Program ini diklaim menghidupkan ekonomi desa karena bahan baku (lele, telur, sayur) dibeli langsung dari petani lokal lewat Koperasi Desa, sehingga uang berputar di desa dan rakyat bahagia.
Kontradiksi:
Beban Fiskal vs. Logistik Lapangan: Di balik narasi indahnya, program raksasa ini menghadapi kontradiksi ruang fiskal yang sangat ketat, yang berisiko memotong anggaran sektor esensial lain atau menaikkan tarif pajak (seperti isu PPN) yang justru membebani masyarakat luas.
Risiko Sentralisasi Pengadaan: Di lapangan, banyak dapur umum atau satuan pelayanan MBG yang pada akhirnya memilih membeli bahan baku dari distributor skala besar demi mengejar standardisasi gizi, harga murah, dan pasokan yang stabil. Akibatnya, klaim bahwa uang akan otomatis mengalir ke kantong petani kecil di kampung sering kali meleset. (*)
