Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Wakil Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Tengah, Andreas BW, menegaskan bahwa keberadaan importir memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan logistik dan mendukung keberlangsungan industri dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Andreas dalam momentum peringatan HUT ke-70 Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Tengah di Semarang, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, selama ini importir kerap mendapat stigma negatif sebagai pihak yang dianggap menghilangkan devisa negara. Padahal, sebagian besar aktivitas impor justru berkaitan dengan kebutuhan bahan baku industri nasional.
“Importir sering disebut penghilang devisa, padahal faktanya kami menjadi penyeimbang logistik dan pemacu industri dalam negeri,” ujar Andreas.
Ia menjelaskan, sekitar 75 persen aktivitas impor yang masuk melalui Pelabuhan Tanjung Emas merupakan bahan baku industri, bukan barang konsumtif.
Beberapa komoditas utama yang diimpor di antaranya kapas untuk kebutuhan industri tekstil serta kedelai yang digunakan sebagai bahan baku pabrik pakan ternak.
“Mayoritas impor itu bahan baku. Jadi bukan sekadar barang konsumsi, tetapi untuk mendukung industri agar tetap berjalan,” katanya.
Selain itu, Andreas menyebut Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia juga memiliki peran sebagai penyambung aspirasi para importir kepada berbagai pemangku kepentingan di kawasan pelabuhan, seperti Pelindo, Bea Cukai, hingga instansi terkait lainnya.
Menurutnya, komunikasi dan koordinasi yang baik sangat dibutuhkan agar aktivitas logistik dan distribusi barang dapat berjalan lancar.
Di sisi lain, Andreas mengakui kondisi nilai tukar dolar Amerika Serikat yang sempat menembus angka Rp17 ribu memberikan tekanan cukup berat bagi para importir.
“Kenaikan dolar jelas memberatkan. Ketika kurs tembus Rp17 ribu lebih, banyak importir akhirnya mengurangi volume impor dan memilih wait and see,” jelasnya.
Ketua GINSI Jateng, Budiatmoko menambahkan, sejumlah kebijakan impor dari pemerintah saat ini belum sepenuhnya mampu menyerap kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Karena itu, pihaknya berharap ada komunikasi yang lebih intens antara pemerintah dan pelaku usaha agar regulasi yang diterapkan tetap mendukung iklim industri nasional tanpa menghambat rantai pasok bahan baku.
“Kami berharap kebijakan yang dibuat benar-benar mempertimbangkan kebutuhan industri dan kondisi di lapangan,” terangnya. (*)
