SEMARANG (jatengtoday.com) – Program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) belum sepenuhnya diikuti solusi yang baik oleh pemerintah. Pasalnya hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas laboratorium komputer yang memadai.
Terutama bagi sekolah swasta baik di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian Agama. Sekolah-sekolah swasta tersebut terpaksa harus pontang-panting menjelang UNBK. Sebab, mereka tidak memiliki fasilitas laboratorium komputer. Selama ini, ketika menghadapi UNBK mereka harus menyewa laboratorium komputer. Tentu saja hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Perhatian pemerintah selama ini minim dan cenderung tidak bisa memberikan bantuan untuk fasilitas laboratorium komputer, khususnya di sekolah swasta. Menyiasati kondisi tersebut, sekolah swasta dituntut lebih kreatif dan mandiri untuk membuat terobosan. SMP Hasanuddin 7 Semarang, salah satunya. Mereka berusaha mencari bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR).
Kepala SMP Hasanuddin 7, Ali Masyhar mengatakan bantuan tersebut merupakan pengajuan kepada CSR dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Atas fasilitas laboratorium komputer tersebut, pihaknya bisa bernapas lega. Sebab sekolah tersebut nantinya bisa menyelenggarakan UNBK secara mandiri.
“Selama ini, pelaksanaan UNBK yang diselenggarakan sejak tiga tahun lalu, kami selalu menyewa laboratorium. Tentunya, hal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” kata Ali saat menerima kunjungan kerja anggota DPR RI Juliari P Batubara di SMP Hasanuddin 7 Semarang, Jalan Kaliancar, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Sabtu (6/7/2019).
Bantuan senilai Rp 100 juta tersebut berupa 20 unit komputer, perlengkapan AC, serta proyektor LCD. Namun demikian, laboratorium komputer tersebut belum bisa dioperasionalkan untuk online. “Kami masih terkendala jaringan internet. Tapi sudah kami upayakan agar kebutuhan internet bisa segera terpenuhi,” katanya.
Juliari P Batubara mendorong agar sekolah swasta lebih mandiri. Pengelola sekolah swasta dituntut kreatif agar mampu menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan. Sebab jika tidak, akan berdampak peserta didik. “Sekolah swasta harus bisa bersaing dengan sekolah negeri. Mau tidak mau harus mandiri dan kreatif, karena sekokah swasta tidak memperoleh bantuan dari negara,” katanya.
Salah satu solusinya adalah bekerjasama dengan Corporate Social Responsibility (CSR) agar bisa membantu kebutuhan masyarakat. Dalam hal bantuan seperangkat laboratorium komputer tersebut, pihak sekolah mengajukan sendiri. “Kami hanya bisa membantu mengawal dan merekomendasikan ke BUMN mana yang bisa memberikan bantuan, sesuai dengan bidang saya di Komisi VI,” katanya.
Bantuan CSR pun, lanjut dia, tidak semua bisa disetujui. Tidak semua pengajuan bisa dipenuhi 100 persen. Artinya juga mempertimbangkan apakah kebutuhan masyarakat tersebut memang benar-benar layak untuk diberikan bantuan atau tidak. SMP Hasanuddin, menurut dia, termasuk layak dibantu mengingat selama ini tidak memiliki fasilitas komputer. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, penyelenggaraan ujian sekolah dilaksanakan secara online dan berbasis komputer. Maka, sekolah dituntut memiliki fasilitas seperti laboratorium komputer.
“Jika tidak ada fasilitas, risikonya harus sewa. Kami bisa merekomendasikan ke BUMN untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu. (*)
editor: ricky fitriyanto
