in

KPK Sebut Kebocoran PAD Sampai 50 Persen

SEMARANG (jatengtoday.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut masih ada kebocoroan pendapatan pemerintahan Indonesia. Seharusnya total pendapatan mencapai Rp 4.000 triliun. Tapi kini baru sekitar separuhnya yang diperoleh.

“Perhitungan Litbang KPK, harusnya bisa terima Rp 4000 triliun, tapi kenyataannya APBN kita Rp 2.000 triliun sekian, jadi hampir separuh, lebih mungkin. Kalau bisa maksimal dan benar tidak ada kebocoran maka Rp 4.000 triliun bisa dicapai,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan saat memberikan sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemprov Jateng di Gumaya Tower Hotel Semarang, Senin (1/4/2019).

Dijelaskan, sejak tahun lalu, pihaknya tidak hanya konsen pada biaya atau keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara agar sesuai tujuan. “Mulai tahun kemarin sudah bicara berapa harusnya penerimaan seluruh daerah yang bisa diterima kalau tidak terjadi kebocoran,” imbuhnya.

Salah satu upaya mencegah kebocoran yaitu menggunakan inovasi online agar transparan. Saat ini beberapa daerah sudah bisa memantau online pendapatan pajak dari hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

“Untuk Bali bahkan sudah pakai software, sudah otomatis pendapatan yang harusnya 10 persen sudah ke kas daerah. Potensi hilang pendapatan karena selama ini manual, paling efektif yaitu online,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) digenjot dengan sistem monitoring online yang hari ini mulai diterapkan.

“Dengan sistem online ini, kebocoran penarikan pajak bisa di kurangi. Seluruh transaksi pajak baik sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan, parkir ini nantinya bisa online semuanya, sehingga akan lebih optimal,” tuturnya. (*)

editor : ricky fitriyanto