in

Korupsi DJKA, Kepala BTP Jabagteng Dituntut 8 Tahun Penjara

Terdakwa Putu Sumarjaya dinilai terbukti menerima suap Rp3,4 miliar dari kontraktor proyek.

Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya usai mengikuti sidang tuntutan korupsi DJKA. (baihaqi/jatengtoday.com)
Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya usai mengikuti sidang tuntutan korupsi DJKA. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Jawa Bagian Tengah (Jabagteng) Putu Sumarjaya menjalani sidang tuntutan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Putu Sumarjaya dengan pidana penjara 8 tahun,” ucap penuntut umum KPK Agus Prasetya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (21/12/2023).

Selain itu, KPK menuntut terdakwa membayar denda Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan.

Serta menuntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara senilai Rp3,4 miliar, dikurangi dengan beberapa barang bukti yang telah tersita.

Besaran uang pengganti sama dengan uang suap yang sebelumnya diterima terdakwa Putu Sumarjaya dari kontraktor Dion Renato Sugiarto.

Penuntut umum KPK menilai, terdakwa Putu Sumarjaya terbukti melakukan korupsi secara bersama beberapa pihak lain. Ia sengaja megondisikan pemenang lelang proyek-proyek DJKA.

Ada tiga proyek yang dikondisikan. Pertama, pembangunan jalur ganda KA elevated antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900–KM 106+900 (JGSS 4) dengan nilai proyek Rp182 miliar.

Kedua, pembangunan jalur ganda KA antara Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso KM 96+400–KM 104+900 (JGSS 6) dengan nilai Rp164 miliar.

Ketiga, pembangunan Track Layout (TLO) Stasiun Tegal dengan nilai proyek Rp65 miliar.

“Terdakwa Putu Sumarjaya menerima fee (dari tiga proyek) seluruhnya Rp3,4 miliar,” ungkap penuntut umum.

Terdakwa dinilai terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar