Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Sejumlah anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan study banding di Kota Semarang terkait penataan dan penanganan masalah perkotaan. Mereka memberi apresiasi terhadap Semarang yang dinilai memiliki perkembangan pesat dan mengalami perubahan signifikan.
Beberapa di antaranya mengenai rencana penataan kabel utilitas bawah tanah, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, pengelolaan sampah, hingga penanganan masalah banjir.
“Kota Semarang beberapa waktu lalu baru saja mendapat penghargaan sebagai kota wisata terbersih di Asia Tenggara dalam ajang ASEAN Tourism Forum (ATF) 2020. Ini yang membuat kami harus ke sini. Ternyata memang luar biasa,” kata Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Ida Mahmudah usai audiensi bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Balai Kota Semarang, Jumat (7/2/2020).
Dikatakannya, penanganan banjir di Kota Semarang patut dicontoh. Menurut dia, di Kota Semarang tidak menghabiskan anggaran besar. Namun penanganan banjir cukup mengalami perubahan signifikan. “Paling tidak, ini bisa dijadikan contoh untuk pembahasan anggaran 2021. Karena sekarang sudah mulai pembahasan awal, hal-hal yang perlu dicontoh kami akan contoh. Seperti penanganan banjir, penanganan penataan utilitas ducting di bawah trotoar,” katanya.
Dia menyebut, untuk penanganan banjir di DKI Jakarta, di Dinas Sumber Daya Air, untuk pembebasan lahan, pembuatan waduk, pembersihan kali, dan lain sebagainya hampir Rp 2,9 trilun. Dalam hal lain, untuk penataan kabel utilitas di Kota Semarang hanya butuh investasi Rp 600 miliar dan bisa menyelesaikan 600 sekian kilometer ducting kabel bawah tanah.
“Ini luar biasa. Sedangkan di Jakarta, untuk trotoar saja, tahun 2020 ini menghabiskan hampir Rp 1,1 triliun. Hanya untuk trotoar saja. Tidak menyangkut bawahnya. Itupun hanya beberapa kilometer. Ini akan kami bawa ke Jakarta,” katanya.
Dia mengapresiasi langkah Wali Kota Semarang yang melakukan penataan kota dan dinilai efektif. Sebab, penataan di Kota Semarang terbilang tidak membutuhkan biaya besar. “Tapi bisa menyelesaikan masalah. Prinsipnya kembali ke penguasanya. Mau atau tidak, itu aja sih. Keinginan untuk memperbaiki harus ada. Semangat Semarang mudah-mudahan bisa kami bawa ke Jakarta,” ujarnya.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan kunjungan sejumlah anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta ini cukup mengejutkan. “Buat kami, ini surprise. Mereka menyampaikan banyak hal dan sharing. Di antaranya terkait penanganan kebersihan dan banjir. Menurut hemat saya DKI Jakarta bisa selesaikan itu. APBD-nya, setelah mereka cerita, wah luar biasa lho, Rp 87 triliun. Semarang hanya Rp 5,2 triliun,” katanya.
Mereka menyampaikan keinginan untuk mengetahui bagaimana pengolahan sampah di TPA Jatibarang, penanganan banjir, dan lain-lain. “Kami juga mengakui, bahwa masyarakat Kota Semarang ini belum sepenuhnya berdisiplin terhadap persoalan sampah. Tapi kami terus melakukan sosialisasi dan tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat,” terangnya.
Selanjutnya terkait penanganan masalah banjir, mekanisme dan sistem yang dilakukan di Kota Semarang, Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi, menjelaskan secara singkat. “Supaya tidak banjir, air hujan terutama di wilayah perbukitan Semarang harus sebagian ditahan di embung. Sebagian secepatnya dialirkan ke tempat yang lebih rendah. Selain itu, bagaimana agar air laut tidak pasang ke daratan. Yang dilakukan saat ini adalah membuat sistem buka-tutup di muara sungai untuk mengatasi agar tidak rob. Sederhana saja,” katanya.
Disampaikan di Jakarta terkendala kekurangan pompa, sebetulnya di Semarang pun mengalami kendala yang sama. “Bahkan di sana mereka memiliki kurang lebih 470 pompa. Di Semarang hanya memiliki 48 pompa. Tapi memang luasannya berbeda,” katanya.
Mereka juga bertanya tentang bagaimana pola pembiayaan sekolah swasta gratis, bagaimana merapikan kabel-kabel optik di Semarang. “Kami jelaskan, bahwa kami melibatkan pihak ketiga yakni swasta. Potret banjir di Kota Semarang yang saya punya tahun 2010, area yang berpotensi banjir 41 persen dari luas Kota Semarang. Hampir separuh dari Kota Semarang memiliki potensi banjir. Kalau hujan pasti banjir, serta rob saat air laut pasang,” katanya.
Penanganannya, dilakukan normalisasi sungai. Di antaranya dengan cara melakukan penutupan sebagian muara sungai, mengoptimalkan pompa-pompa, membangun embung di dataran tinggi, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk kebersihan lingkungan.
“Alhamdulillah catatan kami di 2019, potensi banjir di Kota Semarang 13,7 persen. Jadi ada penurunan cukup signifikan. Belum sempurna memang, tapi Insya Allah menuju sempurna,” katanya. (*)
editor: ricky fitriyanto
