in

Kejati Minta Dishub Kota Semarang Cegah Korupsi Retribusi Parkir dan Potensi Kerawanan Lain

Bambang berharap hasil dari penyuluhan hukum ini dapat diterima dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kasi Penkum Kejati Jateng Bambang Tedjo sedang memberi penyuluhan terhadap pegawai Dishub Kota Semarang dan BLU Trans Semarang. (istimewa)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Tim Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah memberi penyuluhan hukum kepada pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang dan UPTD di dinas tersebut, Kamis (1/9/2022).

Kasi Penkum Kejati Jateng Bambang Tedjo mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar Kejati Jateng selaku penegak hukum untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Ada banyak materi yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut. Penyuluh dari Kejati Jateng bahkan mencontohkan kegiatan yang perlu diantisipasi agar jangan sampai dikorupsi.

“Kami sampaikan materi upaya pencegahan korupsi pada pelaksanaan kegiatan di instansi ini, baik retribusi pengelolaan parkir, pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Bambang berharap hasil dari penyuluhan hukum ini dapat diterima dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh pegawai Dishub Kota Semarang maupun pegawai BLU Trans Semarang sebagai UPTD pada dinas tersebut.

Pengelolaan retribusi parkir–sebagai salah satu bahasan dalam penyuluhan–memang perlu dilakukan pencegahan agar jangan sampai dikorupsi. Apalagi melihat potensi pendapatan negara dari sektor ini cukup besar.

Berdasarkan rilis semarangkota.go.id, tahun 2022 ini Dishub Kota Semarang ditarget meraup retribusi parkir berlanggan dan parkir tepi jalan sebesar Rp4,6 miliar.

Target tersebut sebenarnya termasuk kecil. DPRD Kota Semarang bahkan kerap mengkritik karena pada 2019 lalu, pendapatan parkir di Ibu Kota Jateng pernah dicanangkan mencapai Rp115 miliar per tahun.

Selain soal parkir, banyak hal yang perlu diantisipasi terjadinya korupsi. Belum lama ini, pejabat Dishub Kota Semarang bernama Rusti Yuli Andayani divonis bersalah mengorupsi dana retribusi uji KIR sebesar Rp1,6 miliar.

Berdasarkan fakta persidangan, Rusti melakukan korupsi tidak sendiri atau setidaknya ada faktor kelalaian pejabat Dishub lain. Sehingga dalam putusannya, hakim meminta agar pengusutan kasus ini tidak berhenti pada satu pelaku. (*)

editor : tri wuryono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *