in

Jaksa Ajukan Banding Kasus Korupsi Pegawai Dishub Kota Semarang Rp1,6 Miliar

Terdakwa Rusti Yuli Andayani disebut melakukan korupsi dana retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau Uji KIR pada Dishub Kota Semarang.

Majelis hakim Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang sedang menyidangkan kasus korupsi Dishub Kota Semarang. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Jaksa penuntut umum Kejari Kota Semarang mengajukan upaya hukum banding perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang.

Perkara dengan terdakwa Rusti Yuli Andayani ini sebelumnya sudah diputus majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Namun ternyata putusan tersebut tidak memuaskan jaksa.

“Kami tidak sepakat dengan hakim Pengadilan Tipikor. Makanya kami ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Setyawan Joko Nugroho saat dikonfirmasi, Selasa (4/1/2022).

Baca Juga: Hanya Andalkan Surat Tanda Setor, Uang Uji KIR Dishub Kota Semarang Bocor Rp1,6 Miliar

Dalam perkara ini, baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum sepakat menilai terdakwa Rusti terbukti bersalah melakukan korupsi. Namun, mereka berselisih tentang pasal yang disangkakan.


Mejelis hakim menganggap yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta merugikan perekonomian negara.

Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa terdakwa bersalah sesuai Pasal 3 dalam undang-undang yang sama.

Pasal 3 lebih mengatur tentang penyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang, atau korporasi. Serta perbuatan merugikan perekonomian negara.

“Pasal 2 dan Pasal 3 sebenarnya sama-sama melawan hukum. Hanya saja pasal 3 lebih mengarah ke penyalahgunaan wewenang sebagai pegawai negeri,” terang Setyawan alias Wawan.

Divonis 6 Tahun

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang A A Putu NGR Rajendra menjatuhkan vonis terdakwa Rusti Yuli Andayani dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp400 juta (subsider 2 bulan penjara).

Selain itu, hakim juga menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar. UP harus dibayar paling lama satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Jika UP tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, apabila tak mempunyai harta yang mencukupi, maka dipidana selama 2 tahun.

Vonis tersebut sebenarnya sudah lebih berat daripada tuntutan yang diajukan jaksa.

Jaksa hanya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp100 juta (subsider 3 bulan kurungan). Serta mewajibkan terdakwa membayar UP Rp1,5 miliar atau diganti hukuman 2,5 tahun penjara.

Gelapkan Dana Uji KIR

Terdakwa Rusti Yuli Andayani disebut melakukan korupsi dana retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau Uji KIR pada Dishub Kota Semarang.

Korupsi dilakukan pada kurun waktu 2017–2018 saat terdakwa menjabat sebagai Bendahara Penerima Pembantu Dishub Kota Semarang.

Modus yang dilakukan adalah, terdakwa sengaja tidak menyetorkan uang penerimaan retribusi Uji KIR setiap harinya ke rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang di Bank Jateng.

Aksi culas oknum pegawai tidak terendus bertahun-tahun. Korupsi baru diketahui saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan dan menemukan selisih pendapatan Uji KIR.

Berdasarkan kalkulasi, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,65 miliar.

Sampai perkara ini masuk ke pengadilan, jumlah kerugian negara berkurang karena terdakwa mengembalikan Rp120 juta. Pengembalian uang dalam bentuk setoran tunai dan sistem potong gaji.

Dengan begitu, maka kerugian negara yang belum dikembalikan adalah Rp1,5 miliar. Nominal itulah yang dimasukkan hakim sebagai pidana tambahan berupa uang pengganti.

Sistem Verifikasi Lemah

Perbuatan terdakwa Rusti menambah jajaran aparatur negara yang melakukan penyalahgunaan jabatan. Selama dua tahun, dia lancar menilap uang setoran hasil restribusi Uji KIR pada Dishub Kota Semarang.

Pada sidang 15 Juli 2021 lalu, fakta persidangan menunjukkan bahwa ternyata mekanisme penyetoran uang retribusi dan sistem verifikasi cukup lemah.

Baca Juga: Eks Kepala Dishub Semarang Tak Menyangka Setoran Uji KIR Bisa Bocor Dikorupsi

Secara alur, setiap hari Rusti selaku Bendahara Penerima Pembantu Dishub Kota Semarang akan merekap data berapa jumlah kendaraan yang Uji KIR dan merekap jumlah uang yang diterima.


Rekapan itu dilaporkan dan ditandatangani Kepala Seksi (Kasi) Sarana Transportasi Dishub Semarang. Barulah dana disetorkan ke Kas Daerah Kota Semarang melalui Bank Jateng.

Setelah disetorkan, pihak bank bakal memberikan Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti validasi. STS ini kemudian dicatat dalam kas umum harian dan diserahkan ke bendahara penerima Dishub, baru dilaporkan kepada pejabat kasubbag keuangan.

Pada sidang sebelumnya, Bendahara Penerimaan Dishub Kota Semarang tahun 2017 dan 2018, Wuri Handayani mengaku hanya mengandalkan STS dari bank sebagai verifikasi dan tidak mengetahui adanya kejanggalan.

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset tahun anggaran 2017 dan 2018, Moch Ichsan juga memberi kesaksian serupa.

Padahal pada titik ini, jika jeli seharusnya diketahui bahwa ada perbedaan nominal antara pendapatan yang tertera dalam server dengan pendapatan yang disetorkan ke kas daerah.

Di persidangan, Plt Kepala Dishub Kota Semarang periode 2016–2017 Tri Wibowo dan Kepala Dishub periode 2017-2019 Muhammad Khadik tidak banyak memberikan keterangan penting.

Keduanya sebagai pimpinan Rusti hanya meratapi kasus, tak menyangka setoran Uji KIR bisa bocor dikorupsi oleh pegawainya. Mereka juga meyakinkan hakim bahwa tidak terlibat dalam kasus ini.

Usut Pelaku Lain

Dishub Kota Semarang memang sudah membuat sistem verifikasi berlapis dalam pengelolaan dana retribusi Uji KIR. Namun harus diakui, mekanisme tersebut nyatanya tidak mampu membendung tindakan rasuah.

Pada sidang 5 Agustus 2021 lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang sempat mempertanyakan tugas dan fungsi dari Kasi Sarana dan Transportasi Dishub Semarang.

Sebab, ia hanya bertanda tangan tetapi tidak melakukan verifikasi ulang atas rekapan yang dibuat terdakwa Rusti.

Baca Juga: Uji KIR Hanya 10 Menit, Pakai Teknologi dari Spanyol

Padahal, jika verifikasi dilakukan dengan benar, penyelewengan terdakwa bakal langsung terdeteksi. Karena hasil verifikasi ini menjadi acuan verivikasi selanjutnya.

“Ini (penyimpangan yang dilakukan Rusti) kan berawal dari disetujuinya Kasi, sebelum uang disetorkan,” ujar hakim di persidangan saat itu.

Saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ritchie Harris Mohammad mengaku sudah melakukan penelusuran terkait kejanggalan tersebut.

Namun, katanya, waktu itu memang belum ada SOP yang mengharuskan Kasi Sarana Transportasi melakukan verifikasi. SOP baru dibuat pada tahun 2019, setelah kasus ini diusut.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang meminta penyidik dan penuntut umum melanjutkan penanganan dugaan korupsi retribusi uji KIR Dishub Kota Semarang.

Hakim meminta agar tidak hanya berhenti pada satu pelaku, Rusti Yuli Andayani. Karena sesuai fakta pemeriksaan persidangan, ada indikasi keterlibatan pelaku lain.

“Menetapkan barang bukti (berjumlah 12 berkas) dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya,” ujar hakim dalam amar putusan yang dibacakan 12 Oktober 2021. (*)

editor : tri wuryono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *