in

Kasus Tanah di Semarang, Eks Anggota DPR Gugat Balik Rp100 Miliar

Daniel Budi dan dokter Setiawan sama-sama mengklaim mempunyai sertifikat SHM sebagai bukti sah kepemilikan.

Majelis hakim PN Semarang menyidangkan gugatan sengketa tanah di Genuksari Semarang. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Mantan Anggota DPR RI, Daniel Budi Setiawan menggugat balik dokter Setiawan atas kasus sengketa sertifikat tanah di Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Gugatan rekonvensi tersebut dilayangkan Daniel Budi Setiawan bersamaan dengan penyampaian eksepsi untuk membantah gugatan dokter Setiawan di Pengadilan Negeri Semarang, Senin (23/10/2023).

Kuasa hukum Daniel Budi Setiawan, Sandy Christanto menilai, dokter Setiawan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mendirikan bangunan gudang di atas tanah orang lain.

Pendirian bangunan itu disebut merugikan Daniel Budi sehingga ia meminta majelis hakim PN Semarang untuk menghukum dokter Setiawan membayar ganti rugi.

“Menghukum Tergugat Rekonvensi (dokter Setiawan) untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi Rp100 miliar secara tunai dan sekali,” tegas Sandy.

Sandy bercerita, kliennya memiliki tanah di Genuksari seluas 5.724 meter persegi dengan sertifikat hak milik (SHM) No.388/Genuksari sejak tahun 1983. Selama 40 tahun hingga kini ia tertib membayar pajak.

Namun, pada pertengahan 2022 kliennya kaget lantaran tiba-tiba ada bangunan berbentuk gudang didirikan di atas tanahnya. Ia pun melayangkan somasi kepada pemilik gudang yang diketahui bernama dokter Setiawan.

Selain itu, Daniel memutuskan untuk melaporkan Setiawan ke Polrestabes Semarang atas dugaan penyerobotan tanah yang berbuntut pada penetapan tersangka.

Tumpang Tindih Sertifikat

Lahan di Genuksari yang diperkarakan di pengadilan ini diduga terjadi tumpang tindih sertifikat. Daniel Budi dan dokter Setiawan sama-sama mengklaim mempunyai sertifikat SHM sebagai bukti sah kepemilikan.

Sebelumnya, dokter Setiawan menegaskan mempunyai bukti SHM No.1550/Genuksari seluas 1.890 meter persegi. Di atas sebagian tanahnya itulah ia mendirikan bangunan gudang.

Kuasa hukum dokter Setiawan, Michael Deo mengatakan, sebagian tanah milik kliennya bisa masuk dalam sertifikat orang lain lantaran telah terjadi penggelembungan luas tanah pada sertifikat milik Daniel Budi yang dikeluarkan BPN.

Karena alasan itu, dokter Setiawan memutuskan mengajukan gugatan melawan Daniel Budi dan BPN di PN Semarang.

Dalam gugatannya, ia meminta majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar pengganti uang gagal sewa gudang senilai Rp300 juta dan uang pengganti rasa malu senilai Rp25 miliar karena nama baiknya dicemarkan di media sebagai mafia tanah. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar