in

Ternyata, Satpol PP Dapat Aliran Dana untuk Biaya Razia Perokok

SEMARANG – Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Belakangan ini, tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang telah menggencarkan razia perokok.

Memang masih tahap sosialisasi penegakan Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Artinya, dalam tahap ini, perokok yang ‘terciduk’ razia belum dikenai sanksi berat. Melainkan hanya berupa sanksi teguran dan menulis surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

Sesuai rencananya, penegakan Perda KTR ini bakal diterapkan Juni 2018 mendatang. Sanksi Perda KTR tersebut, perokok bakal terjerat Tindak Pidana Ringan (Tipiring), dengan ancaman kurungan penjara tiga bulan atau membayar denda Rp 50 juta.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudjo Martantono mengatakan, pihaknya akan menggencarkan razia perokok di wilayah KTR. Sanksinya akan ditingkatkan dari administratif ke Tipiring, berpedoman Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

“Ruang-ruang dinas di Balai Kota Semarang ada yang terlarang untuk merokok. Sudah ditempeli stiker,” kata Endro, Minggu (18/3/2018).

Apakah upaya penegakan Perda KTR tersebut telah diimbangi dengan penyediaan fasilitas ruang merokok bagi perokok? Endro mengakui, saat ini, wilayah KTR kawasan Balai Kota Semarang belum memiliki ruang khusus merokok. Menurut dia, penyediaan fasilitas ruang merokok tersebut bukan prioritas.

“Para perokok bisa memanfaatkan ruang terbuka seperti taman, selasar atau teras kantor untuk merokok. Selama di lokasi tersebut tidak tertempel stiker yang menandakan sebagai kawasan tanpa merokok,” katanya.

Namun Endro mengakui, untuk memenuhui hak-hak para perokok, kebijakan ‘smoking area’ seharusnya memang ada. Tetapi sejauh ini belum berjalan. “Itu ranahnya Dinas Kesehatan,” katanya.

Disinggung mengenai sumber pendanaan razia perokok dan penindakan tipiring hingga tahap persidangan, Endro juga mengakui bahwa penegakan Perda tersebut dibiayai menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkot Semarang.

“Memproses pelanggar sampai ke sidang itu kan butuh dana. Itu kami pakai dana cukai yang sudah dialokasikan. Kami tinggal melaksanakan,” ungkap dia.

Tercatat, nilai DBHCHT yang diterima Kota Semarang dari tahun ke tahun selalu naik. Pada tahun 2014 DBHCHT Kota Semarang Rp 5.969.450.397, pada 2015 Rp 7.281.907.000, selanjutnya pada 2016 Rp 7.062.158.000 dan 2017 mencapai Rp 7.968.115.000.

Terpisah, aktivis Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK), Pradnanda Berbudy menilai, Pemkot Semarang tak serius dalam menegakkan Perda tersebut. Adanya razia perokok, semakin menunjukkan pendekatan soal rokok hanya fokus pada penegakan hukum. Sedangkan infrastruktur fasilitas ruang merokok tidak disediakan. “Pemerintah tak memenuhi hak-hak perokok,” katanya.

Pradnanda menilai, Satpol PP Kota Semarang hanya menggunakan ‘kacamata kuda’. Sehingga tidak bisa melihat kanan-kiri. Tidak peduli dengan kepentingan orang banyak. “Mestinya, ruang merokok disediakan dahulu oleh Pemkot dengan mendasarkan pemenuhan hak atas kemanusiaan. Baru razia dilakukan untuk tertib dan patuhnya perokok agar tidak merokok di luar tempat khusus merokok,” kata dia.

Menurut dia, justru yang salah adalah tidak berjalannya kewajiban pemerintah menyediakan tempat khusus merokok. “Masyarakat minta disediakan ruang merokok. Pemerintah bilang tidak prioritas. Razia dilakukan atas dasar salah tafsir regulasi yang keliru,” ujar dia.

Apalagi, pemerintah mendapatkan uang dari DBHCHT. Fakta seperti ini menunjukkan bahwa tidak ada keadilan, antara kewajiban pemerintah dengan hak perokok tidak berimbang. “Dengan kondisi itu, semakin memerjelas bahwa pemerintah hanya mau menggunakan DBHCHT saja, tapi tidak peduli dengan hak perokok,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 10 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap tim Satpol PP Kota Semarang gara-gara merokok. Mereka dianggap melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Mereka tepergok merokok di dalam maupun di luar ruangan yang termasuk wilayah KTR kawasan Balai Kota Semarang.

Ketua Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI), Agus Condro Prayitno, mengatakan, seorang perokok rata-rata mampu memberikan kontribusi kepada negara hingga Rp 250 ribu per bulan, dengan hitungan saban hari mengonsumsi rokok satu bungkus seharga Rp 15 ribu. Cukai per bungkus Rp 8 ribu. Target pendapatan negara dari cukai rokok tahun 2017 saja Rp 138 triliun. Bahkan tahun 2018, Kementerian Keuangan kembali menaikkan target pendapatan dari cukai rokok sebesar Rp 148 triliun.

Tahun ini saja, lanjut dia, sebagian dari hasil pendapatan cukai rokok digunakan untuk menyuntik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengalami defisit keuangan. “Tapi ironis, perokok sebagai pembayar pajak yang taat justru mengalami diskriminasi dalam sejumlah kebijakan. Bahkan muncul aturan bahwa BPJS berencana tidak mengcover konsumen rokok,” katanya. (abdul mughis)

Editor : Ismu Puruhito