in

RUU PPRT Tak Kunjung Disahkan, Perbudakan Modern Terus Berjalan

LBH APIK Semarang terus mendorong pengesahan RUU PPRT sebagai payung hukum perlindungan pekerja rumah tangga.

Ilustrasi (foto: pixabay)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Ramah Tangga (RUU PPRT) tidak kunjung disahkan meski kini sudah genap 20 tahun perjalanannya. Pekerja rumah tangga di Indonesia belum memiliki payung hukum untuk melindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Menurut data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), sepanjang 2018–2023 terdapat 2.641 pekerja rumah tangga yang mendapat tindakan kekerasan.

“Sepanjang RUU PPRT belum mendapat pengesahan, selama itu pula perbudakan modern akan dapat terjadi pada pekerja rumah tangga,” jelas Direktur LBH APIK Semarang Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, Jumat (8/3/2024).

Ranah kerja domestik merupakan salah satu penyebab tingginya angka kekerasan yang dialami oleh pekerja rumah tangga. Tidak banyak dari mereka yang mampu melaporkan tindakan-tindakan kekerasan yang dialaminya saat bekerja.

Kerentanan Pekerja Rumah Tangga

Penelitian yang dilakukan tim LBH APIK Semarang pada 2023 menyebut bahwa pekerja rumah tangga memiliki beberapa kerentanan. Mulai dari jam kerja yang panjang, tidak memiliki hari libur, hingga tidak mempunyai jaminan sosial, kesehatan, maupun ketenagakerjaan.

Kerentanan lainnya yakni beban kerja yang tidak terbatas dan rentan terhadap eksploitasi, sampai tindak kekerasan. Bahkan, kekerasan ekonomi juga dialami, seperti upah yang tidak dibayarkan oleh pemberi kerjanya.

LBH APIK Semarang pada tahun 2016 hingga tahun 2017 bersama dengan Komunitas Serikat Pekerja Rumah Tangga mendampingi pekerja rumah tangga di Kabupaten Kudus yang mengalami kekerasan dari pemberi kerja.

Kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan fisik yang diterima berupa tendangan, pukulan, sulutan rokok pada kepala, meletakkan setrika panas di perut, hingga disekap oleh pemberi kerja.

Lebih lanjut, pada 2020, LBH APIK bersama dengan Komunitas Serikat Pekerja Rumah Tangga mendampingi seorang pekerja rumah tangga di Semarang yang mengalami kecelakaan kerja di rumah pemberi kerja.

Kejadian bermula ketika korban sedang mengasuh anak pemberi kerja, kemudian tanpa sengaja sebuah kerudung terjatuh dan tersangkut di kabel listrik. Korban mengambilnya debgan tongkat hingga ia tersetrum. Anak korban yang berupaya membantu ibunya pun turut tersetrum.

Dorong Pengesahan RUU PPRT

LBH APIK Semarang terus mendorong pengesahan RUU PPRT agar pekerja rumah tangga memiliki payung hukum sebagai perlindungan.

Pada Kamis (7/3/2024), LBH APIK Semarang mengundang organisasi masyarakat dalam diskusi bertema “RUU PPRT: 20 Tahun Belum Disahkan, Perbudakan Modern Masih Berjalan” yang dilakukan secara live Instagram.

Diskusi yang sekaligus memperingati International Woman Day menghadirkan Suryati selaku anggota Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Semarang dan dimoderatori relawan LBH APIK Semarang Adelia Lubna Safira Hemaliana.

Suryati menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga, mulai dari edukasi dan pelatihan hingga pendampingan kasus.

SPRT bersama kawan-kawan jaringan juga berupaya mengadvokasikan urgensi RUU PPRT melalui aksi kepada DPR untuk mengesahkan RUU PPRT.

“Harapannya, RUU PPRT dapat segera disahkan dan menjadi payung hukum bagi perlindungan seluruh PRT agar terhindar dari segala tindak kesewenang-wenangan,” ujarnya. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar