in

Komnas Perempuan Dorong RUU PPRT Segera Disahkan

Penting bagi semua pihak terus mendorong agar sidang paripurna dapat memastikan posisi RUU PPRT ke depannya.

Sejumlah pekerja rumah tangga (PRT) di Kota Semarang melakukan aksi damai di depan Gedung Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Selasa (14/12/2021). Mereka menuntut Rancangan Undan-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar segera disahkan. (abdul mughis/jatengtoday.com)

JAKARTA (jatengtoday.com) – Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin meminta para pengambil kebijakan agar jangan ragu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang.

“Tujuannya yakni untuk melindungi para pembantu rumah tangga kita,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin pada webinar dalam rangka menyambut Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional di Jakarta, Senin (14/2/2022).

Sebagaimana diketahui, sambung Mariana, RUU PPRT terus mengalami pro dan kontra sejak 2004. Baik dalam hal perspektif maupun substantif.

Baca Juga: Tak Kunjung Sahkan RUU PPRT, Puan Dinilai Khianati Ideologi Marhaenisme

Ia mengatakan hingga kini para pengambil kebijakan masih ada yang beranggapan bahwa RUU PPRT dianggap belum mendesak mengingat jumlah kelompoknya kecil.

Bahkan, RUU PPRT dianggap dapat mengganggu tatanan sosial dan budaya yang telah ada di masyarakat.

Dalam catatan, tahun ini merupakan tahun Ke-18 RUU PPRT berada di DPR RI. Saat ini, RUU PPRT masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 dan masih menunggu RUU inisiatif DPR.

Meskipun terdapat tujuh fraksi di DPR yang mendukung pembahasan RUU PPRT, namun masih ada dua fraksi yang menolaknya.

Oleh karena itu, kata Mariana, penting bagi semua pihak terus mendorong agar sidang paripurna dapat memastikan posisi RUU PPRT ke depannya.

Baca Juga: Para Pembantu Rumah Tangga Merasa Jadi Tumbal Pembangunan

Dalam rangka peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional, Komnas Perempuan sebagai lembaga hak asasi manusia melakukan penguatan dan penyadaran publik terkait pembuatan kebijakan.

Secara umum, selama 17 tahun berbagai upaya telah dilakukan masyarakat sipil dan pemerintah guna mengurangi minimnya perlindungan terhadap pembantu rumah tangga.

Sebagai contoh, mengorganisir para pembantu rumah tangga ke dalam serikat dengan tujuan kelompok ini bisa terus menyuarakan suara-suaranya serta membantu anggota yang mengalami kekerasan.

Termasuk melakukan advokasi dan kampanye hingga upaya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015.

“Sayangnya, Permenaker itu masih belum cukup memberikan perlindungan mengingat banyak kasus kekerasan yang dialami pembantu rumah tangga,” ujar dia. (ant)

Tri Wuryono