in

Datangi Kantor Dewan, Ibu-ibu Bertudung Serbet Desak Pengesahan RUU Perlindungan PRT

Salah satu fraksi yang sampai sekarang tidak mendukung RUU Perlindungan PRT adalah PDIP.

Aktivis dan pekerja rumah tangga sedang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jateng mendesak pengesahan RUU Perlindungan PRT. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Sekumpulan ibu-ibu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Rabu (15/2/2023). Mereka mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Pengunjuk rasa yang terdiri dari pekerja rumah tangga dan aktivis itu terlihat membawa payung, bertudung serbet, bahkan beberapa menenteng perabot rumah tangga seperti wajan dan spatula.

Secara bergantian mereka berorasi mengungkapkan kekecewaanya atas sikap abai DPR RI yang tak kunjung mengesahkan RUU Perlindungan PRT.

“Progres pembahasan RUU Perlindungan PRT mandek di tangan DPR. Kami berharap bisa segera disahkan,” ucap Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga Merdeka, Nur Khasanah dalam orasinya.

Nur Khasanah menyayangkan sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang tidak kunjung mempercepat pembahasan RUU ini. Juga menyayangkan fraksi partai politik yang tidak mendukung.

“Salah satu fraksi yang sampai sekarang tidak mendukung RUU Perlindungan PRT adalah PDIP,” kritiknya.

RUU Perlindungan PRT telah melalui proses panjang. Terhitung sudah belasan tahun berbagai organisasi masyarakat sipil mengajukan dan memperjuangkan RUU Perlindungan PRT ke DPR.

Rancangan undang-undang itu sudah mengalami berbagai proses kajian, studi banding, proses dialog, revisi, dan pembahasan.

Terakhir, RUU Perlindungan PRT sudah disepakati oleh Pleno Badan Legislasi DPR RI pada 1 Juli 2020 untuk diserahkan ke Badan Musyawarah DPR agar diagendakan dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan sebagai RUU Inisiatif.

Pada Agustus 2022, Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk Gugus Tugas RUU Perlindungan PRT. Lalu pada 18 Januari 2023, Presiden RI Joko Widodo berkomitmen atas perlindungan PRT dan memberi pernyataan untuk mempercepat pengesahan RUU.

Sayangnya, DPR justru menyatakan tidak perlu buru-buru dan masih perlu kajian. Terhitung sudah 2,5 tahun RUU Perlindungan PRT mandek di DPR tak kunjung dibawa ke rapat paripurna. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar