SEMARANG – Perbaikan sejumlah anjungan di Grand Maerakaca Semarang akan dilakukan secara bertahap. Sebab, anggarannya tidak bisa dimintakan bantuan dari APBD Pemprov Jateng. PT PRPP sebagai pengelola Grand Maerkaca harus berusaha mendapatkan dana sendiri, salah satunya dari penjualan tiket.
Direktur PT PRPP, Titah Listiorini mengaku jika sejumlah anjungan memang tidak terusus. Bahkan ada yang hampir roboh karena memang tidak punya dana untuk memperbaikinya. Dijelaskan, maintenance seluruh aset di PRPP dan Grand Maerokoco diserahkan kepada PT PRPP sebagai pengelola. Artinya, meski pemerintah kabupaten/kota punya saham di sana, perbaikan serta perawatan anjungan tetap menjadi tanggung jawab PT PRPP.
“Awalnya, tanggung jawab anjungan berada di tangan masing-masing pemerintah kabupaten/ kota. Saat itu, hanya sedikit kabupaten/kota yang punya anggaran untuk alokasi perawatan. Padahal kondisinya sudah terlantar, bahkan kondisinya boleh dibilang rusak parah,” ucapnya, Jumat (8/12/2017).
Saat itu, PT PRPP berinisiatif untuk mengambil alih pengelolaan anjungan. Menurut Titah, jika satu kawasan wisata tidak dikelola lewat satu manajeman, pengembangannya dirasa kurang optimal. “Sejak 2016 lalu, pengelolaan resmi menjadi tanggung jawab kami. Kalau soal kepemilikan aset, masih di masing-masing kabupaten/kota,” terangnya.
Langah tersebut sudah mulai terlihat perkembangannya meski belum signifikan. Titah mengaku, PT PRPP tidak punya cukup anggaran untuk melakukan perbaikan semua anjungan sekaligus. Dia hanya bisa mencicil berdasarkan skala prioritas berdasarkan kondisi anjungan.
Tahun ini, pihaknya berupaya menganggarkan Rp 5 miliar untuk merevitalisasi Grand Maerakaca, termasuk fasilitas di luar perawatan dan perbaikan anjungan. “Perbaikannya pelan-pelan sambil jalan. Soalnya untuk memperbaiki satu anjungan, juga tidak murah,” bebernya.
Tahun lalu, anjungan Kota Semarang yang tidak pernah diperbaiki, jadi tampak mulus. Titah mengaku, pihaknya merogoh hingga Rp 200 juta untuk memperbaiki anjungan Kota Semarang tersebut. Tahun ini, PT PRPP memperbaiki anjungan Kota Surakarta dengan alokasi dana yang sama dengan anjungan Kota Semarang. “Setelah Surakarta selesai, mungkin dilanjut anjungan Kota Magelang,” imbuhnya.
Revitalisasi anjungan ini dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah bagian utara dan tengah. Untuk tahap kedua, yaitu bagian selatan, diperkirakan butuh modal yang cukup besar. Sebab, sarana dan prasarananya harus dibenahi dahulu. Termasuk meninggikan jalan akses menuju ke sana.
Meski kekurangan dana untuk melakukan perbaikan anjungan, pihaknya tidak lantas ‘mengemis’ ke pemerintah kabupaten/kota. PT PRPP justru berupaya mencari pendapatan pemerintah setempat lewat pembagian deviden karena mereka punya saham aset di sana.
Dijelaskan Titah, Pemprov Jateng juga tidak bisa membantu perawatan dan perbaikan anjungan karena sudah punya mayoritas saham di Grand Maerokoco. Totalnya mencapai 78,5 persen, termasuk lahan seluas 40 haktare. “Di samping itu, ada juga modal yang telah disetor. Itu sudah full, jadi tidak bisa menggelontorkan dana lagi dari APBD,” paparnya.
Sementara itu, Dinas Kepemudaan, Pemuda, dan Olahraga (Disporapar) Jateng, Urip Sihabbudin enggan berkomentar mengenai nasib anjungan di Grand Maerokoco. “Semuanya sudah kami serahkan ke PT PRPP. Biar mereka yang menangani,” tegasnya. (ajie mh)
Editor: Ismu Puruhito