in

PPDB Sudah Ditutup, Masih Ada 4.825 Kursi SMA dan SMK Negeri di Jateng yang Kosong

SEMARANG (jatengtoday.com) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jateng sempat kisruh. Banyak orang tua dan calon siswa yang khawatir tidak kebagian kursi di sekolah negeri. Kini, setelah PPDB ditutup, masih ada 4.824 kursi kosong di SMA dan SMK negeri.

Rinciannya, sebanyak 1.578 kursi yang tidak terisi dari proses PPDB, 2.981 kursi karena ada yang mengundurkan diri, dan 266 kursi dari pembatalan proses verifikasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Jumeri menuturkan, daya tampung yang disediakan untuk SMAN/SMKN di Jawa Tengah tahun pelajaran 2020/2021 sebesar 207.816. Dari rangkaian seleksi PPDB, ada 206.238 siswa diterima.

“Hasil pendataan setelah selesainya daftar ulang, jumlah kursi kosong sebanyak 4.825 dengan sebaran di beberapa sekolah. Tidak semua sekolah,” ucapnya, Selasa (14/7/2020).

Karena itu, pihaknya merumuskan agar sisa kursi tersebut bisa terisi. Harapannya, mampu meningkatkan layanan akses untuk meminimalkan angka tidak melanjutkan, sekaligus upaya peningkatan IPM dalam dimensi lama sekolah.

“Sasaran untuk pemenuhan daya tampung diarahkan terbatas pada¬†kelompok masyarakat kurang beruntung (miskin) yang berpotensi tidak melanjutkan karena faktor biaya, dan harus mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan wilayah,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menuturkan, pihaknya akan mengafirmasi masukan dari berbagai pihak terkait hasil PPDB. Seperti adanya anak yang tidak diterima di sekolah negeri padahal rumahnya dekat dengan sekolah.

“Ternyata ada peserta didik yang memilih sekolah swasta, jadi dia diterima di sekolah negeri tetapi juga mendaftar di sekolah swasta. Nah yang kosong ini sedang dihitung secara keseluruhan untuk nanti kita buatkan kebijakan khusus,” jelasnya.

Dia menuturkan, dari hasil evaluasi pelaksanaan PPDB online, ada kekurangan dan kelebihan. Meski begitu, dia mengaku berupaya maksimal untuk hadir dan mencoba memberikan akses kepada anak-anak untuk sekolah.

“(Anak) yang tidak bisa tertampung coba kita carikan solusi. Pemprov Jateng tidak pernah berhenti,” jelasnya.

Hasil identifikasi memang ada persebaran sekolah tidak merata maka ada sekolah jarak jauh. Pola SMA negeri yang menggunakan sistem zonasi dan SMK negeri dengan sistem prestasi juga menghadirkan subjektivitas tinggi dari calon siswa. (*)

 

editor: ricky fitriyanto

Ajie MH.