SEMARANG (jatengtoday.com) – Anggota DPRD Jateng meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK tahun ini segera dievaluasi. Sebab, dalam sembilan hari masa pendaftaran online kemarin, banyak keluhan dan aduan dari masyarakat.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto bahkan memberi sejumlah catatan merah terkait PPDB kali ini. Catatan-catatan itu berdasarkan pantauan pelaksanaan PPDB dan aduan yang disampaikan orang tua calon siswa.
Catatan pertama terkait mekanisme pendaftaran dan berbagai persyaratannya. Menurutnya, masih banyak calon siswa dan orang tua siswa yang kebingungan. Misalnya dengan perhitungan konversi nilai piagam dan persyaratan siswa pindahan. “Ini berarti sosialisasi soal hal teknis masih minim,” ucapnya.
Kedua, di masa awal pendaftaran terjadi kegaduhan karena siswa pindahan tak bisa mengakses tahapan PPDB. Setelah di cek, penyebabnya pun sederhana yakni Dinpermadesdukcapil belum mengupdate data domisili siswa pindahan tersebut.
“Penyebabnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Membuat orang tua calon siswa pusing. Ndak bisa ndaftar,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.
Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi jika dua OPD, Disdilbud serta Dispermasdesdukcapil melakukan koordinasi.
Ketiga, indikasi banyaknya kecurangan dalam pendaftaran. Disdikbud mencatat ada 13.834 pendaftar menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD), dan kenyataannya dari jumlah itu ada 1.007 pendaftar beralih. Bahkan Gubernur Ganjar Pranowo menyebut jika pendaftar beralih itu indikasinya merasa bersalah. Siswa ditengarai menyiasati SKD agar diterima di jalur zonasi.
Melihat kondisi itu, Yudi mendesak sistem pendaftaran PPDB online ini dibuat tegas dan objektif. “Ini kan online, harusnya adanya ya (diterima) atau tidak (diterima). Jangan abu-abu, diterima tapi curang. Nah, sistem dan mekanisme mesti dibenahi,” tegasnya.
Persoalan zonasi lainnya yang mesti dicarikan solusi pasti adalah calon siswa yang di wilayah kecamatannya tidak ada SMA maupun SMK negeri.
“Evaluasi total mesti dilakukan. Ke depan jangan sampai ada lagi gaduh soal kecurangan, ngakses web pendaftaran ndak bisa, bingung mekanisme pendaftaran atau lainnya. Sekali lagi ini kan rutin tiap tahun. Dinas Pendidikan mestinya lebih siap lagi,” desaknya.
Dia pun meminta Disdikbud Jateng memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya integritas dalam PPDB ini. Karena yang dipertaruhkan adalah para generasi penerus bangsa. Jika ada hal-hal yang tidak semestinya , takutnya akan merusak mental generasi muda.
“Kita tahu banyak hal yg sudah dilakukan Dinas Pendidikan untuk hal itu, tetapi ternyata masih sangat dinamis. Maka saya berharap kepala dinas lebih fokus lagi,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
