in

Dewan Minta Pemprov Lebih Teliti saat PPDB

SEMARANG (jatengtoday.com) – Kalangan dewan meminta Pemprov Jateng lebih teliti dalam menggelar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) online. Meski perbedaannya tidak terlalu signifikan dari tahun lalu, risiko masalah yang timbul harus diantisipasi.

Seperti di hari pertama pendaftaran PPDB tingkat SMA dan SMK negeri, Rabu (17/6/2020) tadi, sudah muncul masalah. Masyarakat tidak bisa mengakses karena kuota verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk jalur zonasi, prestasi, dan afirmasi, melebihi kuota yang disiapkan.

“Kenapa dibatasi kuota 300 ribu saja. Kan bisa unlimited. Memang sistemnya sekarang tidak cepat-cepatan. Tapi juga tidak ada yang bisa menjamin masyarakat tidak langsung mendaftar di hari pertama. Toh orang tua juga ingin lebih awal mengetahui anak mereka bisa masuk sekolah negeri,” ucap Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv, Rabu (17/6/2020).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mewanti-wanti panitia PPDB online untuk lebih teliti. “Biasanya yang paling ruwet itu nanti pas penentuan persentase. Sekarang kan ada empat jalur. Masing-masing sudah ditentukan persentasenya,” terangnya.

Dia pun meminta ketentuan persentase yang telah ditetapkan tidak diubah-ubah. Untuk SMA, jalur afirmasi siswa dari keluarga miskin, mendapat kuota minimal 15 persen dari daya tampung sekolah. Sementara jalur perpindahan orang tua 5 persen, jalur prestasi maksimal 30 persen, dan jalur zonasi minimal 50 persen dari daya tampung.

“Jangan ada tarik menarik lagi. Agar masyarakat bisa tahu lebih awal. Jadi bisa membuat perencanaan lain kalau memang harus pindah ke sekolah lain. Sekarang pindah ke SMK kan bisa,” terangnya.

Lebih lanjut, dia meminta agar jalur afirmasi dari keluarga miskin benar-benar diperhatikan. Bahkan memberi jaminan agar mereka bisa masuk sekolah negeri.

“Jangan sampai malah tidak diterima. Kalau warga yang mampu, mungkin berani bayar mahal untuk bisa tetap sekolah. Tapi kalau yang tidak mampu, harapan untuk bisa menyelesaikan sekolah, hanya di sekolah negeri, yang semua pembiayaannya ditanggung negara,” paparnya.

Terkait verifikasi, lanjutnya, juga harus teliti. Pasalnya, tahun ini PPDB tidak lagi membutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Selain itu, melihat dari penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BTL) kemarin, masih ada yang tidak tepat sasaran. Masih ada warga miskin yang tidak dapat.

“Ini harus lebih teliti. Verifikasi memang tidak memungkinkan door to door semua,” tegasnya. (*)

editor: ricky fitriyanto

Ajie MH.