Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Peningkatan sektor perekonomian Jateng tercatat lebih tinggi dari nasional. Per triwulan III tahun ini, pertumbuhannya 5,25 persen, sementara nasional hanya 5,17 persen. Peningkatan sektor ekonomi ini diharapkan mampu mengantarkan taraf kesejahteraan warga Jateng menjadi lebih baik.
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jateng, Nur Sa’adah mengatakan, stabilnya perekonomian di Jateng tidak lain karena meningkatnya investasi melalui perbaikan kebijakan kemudahan berusaha dan terkendalinya laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 di kisaran 5,4-5,8 persen dengan laju inflasi 4+1 persen.
Hanya saja, dari pantauan FPKB, pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena diuntungkan adanya relokasi industri dari Jabodetabek. Relokasi ini disebabkan oleh tingginya upah di daerah tersebut.
“Artinya, para investor berbondong-bondong ke Jateng karena tertarik dengan tingkat upah rendah,” katanya, Senin (10/12/2018).
Jika hanya ini yang menjadi penyebabnya, kata Nur Sa’adah, pertumbuhan ekonomi tidak memacu peningkatan taraf kesejahateraan masyarakat.
“Masyarakat hanya bertahan hidup dengan menjadi buruh dengan upah rendah,” sebut politikus PKB asal kabupaten Demak ini.
Atas dasar itu, pihak meminta pemerintah bisa menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi dan beriringan dengan prinsip keadilan sosial.
Nur Sa’adah menambahkan, naik turunnya prosentase kemiskinan menjadi salah satu indikator penting sukses tidaknya program pemerintah. Jumlah kemiskinan di Jateng periode September 2017 sebanyak 4,20 juta jiwa (12,23 persen) turun pada periode Maret 2018 menjadi 3,90 juta jiwa (11,32 persen).
“Penurunan jumlah kemiskinan patut diapresiasi. Tapi juga perlu dikritisi. Banyak kasus di desa-desa, orang-orang miskin dimasukkan ke kategori mampu karena adanya keengganan aparatur mengakui kondisi yang sebenarnya. Ada perasaaan malu jika di desanya banyak warga yang miskin,” katanya.
Mengenai target pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2019, pada kisaran 4,33-4,37 persen, menurutnya hal ini bukan sesuatu hal yang mustahil.
“Oleh karenanya pemerintah harus bisa bersinergi dengan warga. APBD 2019 harus kita cermati bersama, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (*)
editor : ricky fitriyanto
