in

Indonesia 2020 Bebas Prostitusi, OPSI Semarang: Yakin?

SEMARANG (jatengtoday.com) – Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Semarang pesimistis terhadap program Kementerian Sosial RI yang menargetkan Indonesia bebas prostitusi pada tahun 2020 mendatang.

“Kalau bebas lokalisasi mungkin iya, karena secara legalitas pada ditutup. Tapi kalau bebas prostitusi, yakin?” celetuk Fokal Poin OPSI Semarang, Gabriel Eel saat mengisi diskusi di De Cafe MG Suites Hotel Semarang, Selasa (26/11/2019).

Dia menjelaskan, OPSI merupakan jaringan nasional pekerja seks yang bekerja di isu kesehatan seperti IMS, HIV serta advokasi terkait kasus kekerasan terhadap pekerja seks, serta advokasi terhadap minoritas seksual.

Selama ini, kata Gabriel, OPSI Semarang intens melakukan pendampingan terhadap wanita pekerja seks (WPS) di eks Lokalisasi Sunan Kuning yang baru ditutup pada 18 Oktober lalu.

“Kami tidak sepakat dengan penutupan lokalisasi. Karena ada ratusan pekerja seks yang bergantung hidup di sana. Tapi hanya karena kepentingan politik, semua dikorbankan,” tegas Gabriel.

Apalagi, imbuhnya, selama ini pemerintah hanya berambisi menutup lokalisasi tanpa mengindahkan nasib orang-orang yang terdampak pasca penutupan. Kalaupun ada, paling hanya sedikit dan formalitas belaka.

Dia mencontohkan dengan fenomena di Sunan Kuning (SK). Pemerintah mengalokasikan uang pesangon Rp 5,5 juta untuk masing-masing WPS. Harapannya 448 WPS yang ada bisa pulang kampung dan mempergunakan uangnya untuk membuka usaha.

“Padahal kalau diamati, pemerintah selama ini hanya memberi pelatihan memasak saja. Artinya, semua WPS diarahkan menjadi pengusaha makanan. Dengan modal segitu dapat apa? Untuk sewa tempat saja nggak cukup,” bebernya.

Belum lagi penutupan Lokalisasi Gambilangu (GBL) pada 19 November lalu, yang kurang lebih permasalahannya hampir sama.

Sebelumnya, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila, dan Korban Perdagangan Orang, Kemensos RI, Waskita Budi Kusumo mengklaim, di setiap penutupan lokalisasi, pihaknya berupaya melakukan hijrah pemberdayaan perempuan.

Sehingga katanya, pemerintah senantiasa memberi tawaran solusi. Selain membekali para WPS dengan pengetahuan dan suplai dana usaha, Kemensos dan pemerintah setempat bakal melakukan pendampingan berkelanjutan.

Waskita menyebut, dari target nasional penutupan lokalisasi, per November 2019 total sudah ada 162 dari 169 tempat lokalisasi yang ditutup. Lokalisasi GBL menjadi tempat prostitusi terakhir di Pulau Jawa yang ditutup. (*)

 

editor : ricky fitriyanto

Baihaqi Annizar