in

GTK Dindikbud Demak Berperan Damaikan PNS

Aturan perceraian tersebut bukanlah bermaksud untuk memberatkan pihak tergugat atau pun penggugat.

Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Endra Faturahman. (istimewa)

DEMAK (jatengtoday.com) – Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas (GTK) Dindikbud Kabupaten Demak turut berperan dalam mengatasi perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Salah satu regulasinya apabila seorang PNS akan menggugat suami atau istrinya baik yang sesama PNS maupun tidak, diperlukan pengajuan izin terdahulu secara tertulis.

Kepala Bidang Pembinaan GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Demak, Endra Faturahman melalui Kepala Seksi Pembinaan GTK SMP Isman SH menerangkan, izin tersebut memuat alasan mendasar perceraian.

“Dari dermintaan izin ini adalah salah satu langkah untuk mengetahui apakah sebenarnya yang mendasari penyebab perceraian,” paparnya beberapa waktu lalu.

“Terdapat juga form yang berisikan alasan-alasan perceraian yang perlu diisi sesuai prosedur yang ada,” imbuhnya.

Dicontohkan, dalam hierarki apabila tingkat SD melalui Korwil, selanjutnya Korwil ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari dinas ke BKPP dan dari BKPP baru keluar surat izin tersebut.

Terdapat 6 poin alasan PNS boleh cerai sesuai Surat Edaran (SE) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Enam poin yang dimaksud untuk melakukan perceraian yaitu, pertama, salah satu pihak berbuat zina. Kedua, salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan.

Ketiga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah, tanpa memberikan nafkah lahir batin karena hal lain di luar kemampuannya.

Kemudian poin keempat, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung.

Kelima, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain.

Poin terakhir keenam, yaitu ntara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Isman menambahkan, aturan perceraian tersebut bukanlah bermaksud untuk memberatkan pihak tergugat atau pun penggugat, namun sebagai bentuk kewajiban bahwa pimpinan wajib memberikan nasihat dan juga kerukunan.

“Ada juga proses pengambilang keterangan bersama barangkali bisa dirukunkan kembali,” imbuhnya.

Namun, lanjut dia, terkait berhasil atau tidaknya konsolidasi yang dilakukan, pimpinan sudah menggugurkan kewajiban sebagi pihak yang wajib menasihati dan merukunkan kedua belah pihak.

Selain sebagai bentuk administrasi, proses permohonan surat izin perceraian juga sebagai langkah nyata dinas untuk menciptakan kerukunan dalam keluarga di kalangan PNS.

“Apabila bisa rukun diusahakan, tetapi apabila memang harus berpisah kita teruskan untuk mendapat izin. Itu yang memutuskan bercerai atau tidak di pengadilan,” tukasnya.

Sebagai informasi, pengambilan keterangan tidak berhenti di Dindikbud, namun berlanjut di BKPP yang kemudian keterangan dianalisa apakah dasar dari perceraian PNS tersebut bisa dibatalkan atau dilanjutkan. (*)

Ajie MH.