TEMANGGUNG (jatengtoday.com) – Kenaikan cukai rokok yang diberlakukan tahun depan berpotensi mengancam petani tembakau. Pemerintah harus lebih tegas menerapkan kebijakan pembatasan impor tembakau.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji mengatakan, langkah yang paling utama untuk menata tata niaga tembakau adalah memberlakukan Permentan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau.
“Meskipun sudah ada peraturan pembatasan impor tembakau tetapi belum dilaksanakan,” katanya usai menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion “Menata Tata Niaga Pertembakauan” di Pendopo Pengayoman Temanggung, Kamis (21/11/2019).
Menurut dia, selama ini pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan tidak terbuka tentang kebutuhan industri tembakau impor. Ini membuat petani menjadi pihak yang dirugikan karena tidak bisa mendeteksi untuk penyesuaian dalam menanam tembakau.
“Menurut kami bukan hanya soal cukai yang menjadi dasar utamanya, tetapi kami mengingatkan pemerintah ketika cukai itu dinaikkan harus ada irama infrastruktur yang lain yang harus dilakukan percepatannya yaitu pengendalian impor tembakau,” tandasnya.
Sebagai ilustrasi, katanya volume rokok tahun depan pasti akan turun karena cukainya tinggi, ketika pengaturan impor tembakau dijalankan, mau tidak mau mereka akan berkompetisi membeli tembakau lokal.
“Hal ini yang harus dilakukan pemerintah, bukan pemerintah memaksa industri membeli tembakau lokal tetapi dibuatkan aturan sebagai infrastruktur yang bersinergi antara kenaikan cukai dengan pembatasan impor,” katanya.
Berdasarkan Permentan tersebut, katanya sebagai persyaratan untuk mengajukan impor tembakau harus membeli tembakau lokal dua kali lipat dulu baru mendapatkan rekomendasi.
“Hal ini sesuai dengan kebijakan kenaikan cukai, artinya sinkron pemerintah ingin mengendalikan konsumsi rokok dengan menaikkan cukai sehingga volume akan turun, dan untuk menyelamatkan petani tembakau dengan pembatasan impor agar industri berlomba-lomba membeli hasil tembakau lokal,” katanya.
Selain itu, semua industri harus terbuka pada pemerintah, kebutuhan tembakau impor tahun depan berapa dan apa saja varietasnya. Hal ini sebagai kajian agar petani tembakau dalam menanam bisa terukur. (*)
sumber : ant
editor : tri wuryono
in Ekonomi