in

Bawaslu Jateng: KPU Kurang Transparan Soal Data Pemilih

SEMARANG (jatengtoday.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang transparan mengenai data pemilih. Padahal, transparansi ini sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

Saat ini, tahapan Pilkada sudah memasuki pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. KPU mengerahkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melakukan coklit dari bahan data pemilih yang tercantum dalam Formulir Model A-KWK di setiap TPS.

“Saat kami meminta data pemilih yang tercantum dalam Formulir Model A-KWK, tidak diberikan,” ucap Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun, Kamis (16/7/2020).

Padahal, lanjutnya, KPU dan Bawaslu sama-sama sebagai penyelenggara pilkada 2020. Data pemilih yang dimiliki KPU sangat penting bagi pengawas sebagai bahan pengawasan. Jajaran pengawas perlu ikut mengecek, memverifikasi dan mengkonformasi data pemilih agar daftar pemilih pilkada 2020 bisa benar-benar berkualitas, akurat dan valid.

“Pengawas perlu mengakses formulir model A-KWK untuk tujuan penyelenggaraan pemilihan, bukan untuk tujuan yang lain,” jelasnya.

Jika masih ada kekeliruan dalam data tersebut, nantinya Bawaslu akan segera menyampaikan saran perbaikan. Salah satu prinsip penyusunan daftar pemilih transparan. Selain ada prinsip-prinsip lain seperti akurat, mutakhir, dan komprehensif, Bawaslu Jateng menilai semakin baik data pemilih maka semakin berkualitas pilkada 2020.

Data pemilih dalam formulir A-KWK yang digunakan coklit PPDP merupakan gabungan dari hasil sinkronisasi antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir.

Dikatakan, problem data pemilih ada dua yakni di hulu dan hilir. “Nah, problem di hulu ini ya soal sumber bahan coklit yaitu Formulir Model A-KWK. Soal aksesbilitas Formulir A-KWK ini kami menilai jajaran KPU tampaknya kurang transparan,” tegasnya.

Meski tidak bisa mangakses Formulir Model A-KWK, Bawaslu tetap akan mengawasi secara maksimal. Bawaslu juga akan melakukan audit dalam penyusunan daftar pemilih. (*)

editor: ricky fitriyanto