Ajie MH.
SEMARANG – Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) keuda pasangan calon (paslon) yang bertarung pada Pilgub Jateng, tergolong sangat terlambat. Hingga saat ini, belum ada APK yang dipasang. Padahal, masa kampanye sudah dimulai sejak 15 Februari lalu.
Tim Pemenangan paslon Sudirman Said-Ida Fauziah, Sriyanto Saputro meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng untuk segera memasasng APK. Sudah hampir sebulan masa kampanye, APK yang difasilitasi KPU belum juga dipasang.
“APK ini sudah sangat terlambat. Bahkan dilematis ketika APK yang diproduksi tim pemenangan masing-masing paslon, dibredel. Mungkin tidak masalah kalau KPU memang sudah memasang APK seperti yang semestinya,” ucap Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng ini, Selasa (13/3).
Pihaknya sudah mengecek keberadaan APK di setiap kabupaten/kota, hingga tiap daerah. Dari pengamatannya, belum ada satu pun APK resmi dari KPU yang sudah dipasang. “Seharunya kan ada 5 baliho di kabupaten/kota, sapanduk di dua titik per desa atau kelurahan, dan 20 titik umbul-umbul di kecamatan,” turunya.
Menurutnya, keterlambatan ini bisa memengaruhi atmosfer pesta demokrasi. Sosialisasi di bulan pertama masa kampanye jadi kurang maksimal. “Kami merasa sangat dirugikan. Kenapa sampai seperti ini? Apa karena produksinya disentraliasi? Kan bisa disebar, jangan hanya di satu titik saja, biar cepat,” tandasnya.
Sriyanto pun mengritisi mengenai Bahan Kampanye yang diserahkan ke kantor sekretariat partai. Tidak disebarkan langsung. “Bahan kampanye sperti liflet, itu numpuk banyak di kantor. Kan malah merepotkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo mengakui, distribusi APK memang terlambat. Ada tiga faktor yang memengaruhinya. Yang pertama karena ada koreksi desain yang diajukan. Desain awal yang diajukan kedua tim pemenangan tidak seuai dengan ketentuan Undang Undang.
“Ada desain yang menggunakan background baju doreng. Yang melihat desain ini, akan mengasumsikan seragam tentara. Ada juga desain yang melibatkan orang lain yang bukan pengurus partai politik. Jadi harus direvisi dulu sebelum diproduksi,” jelasnya.
Faktor keterlambatan kedua, karena adanya gagal lelalng umbul-umbul. Joko menegaskan, sebenarnya pihaknya sudah menggunakan sistem lelang cepat. Tapi karena ada ada masalah teknis, jadi gagal dan menyebabkan produksi APK terlambat. “Kalau gagal lelang kan karena rekanan. Sesuai mekanisme yang berlaku, harus ada lelang lagi. Tapi ini sudah selesai, tinggal menancapkan saja,” imbuhnya.
Penyebab molornya pemasangan APK terakhir, lanjut Joko, karena penentuan lokasi pemasangan. Beberapa titik pemasangan APK baru ditentukan KPU kabupaten/kota karena persoalan keputusan bupati/wali kota. “Semua sudah beres, kok. Tapi mengenai kapan APK akan didistribusikan, kami belum bisa memastikan,” terangnya.
Mengenai titik-titik produksi APK, Joko menampik adanya sentralisasi. Sebab, lelang APK dilakukan KPU RI secara terbuka. “Pemenangnya di banyak daerah. Ada yang di Bandung, Bogor, Tangerang, Pekanbaru, Ciakrang, Klaten, dan Semarang. Jadi tidak berpusat pada satu daerah saja,” tandasnya. (ajie mh)
Editor: Ismu Puruhito
