in

Tolak Pasang e-Tax, Tempat Usaha Siap-siap Ditutup

Bapenda akan menerjunkan tim IT untuk membantu menyinkronkan sistem kasir di tempat usaha ke alat e-tax dari pemerintah.

Kepala Bapenda Kota Semarang, Indriyasari (foto: dokumentasi humas pemkot semarang)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Pemerintah Kota Semarang menargetkan 700 electronic tax (e-tax) bisa terpasang di objek pajak untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Tempat usaha yang menolak dipasang e-tax bakal dikenakan sanksi hingga penutupan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari mengatakan, dari target tersebut sudah hampir tercapai 100 persen.

“Kami targetkan sampai 700 e-tax yang terpasang, saat ini progresnya sudah mencapai 619 e-tax,” kata Indriyasari dalam keterangan resmi humas Pemkot Semarang.

Baca Juga: Pemkot Semarang Terus Gencarkan Penerapan Parkir Elektronik

Pemasangan e-tax dilakukan Bapenda yang langsung dipantau Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diatur Perwal 59 Tahun 2018.

Iin menjelaskan, masih ada pengusaha atau obyek pajak yang keberatan ketika Bapenda memasang e-tax.

Menurutnya, pelaku usaha yang keberatan harus menandatangani surat keberatan, karena pemasangan e-tax ini sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) dan harus ditaati oleh pelaku usaha.

“Bila tidak mau dipasang, ada sanksinya. Terberat adalah penutupan tempat usaha, kita beker jasama dengan Satpol PP untuk melakukan pengawasan. Apalagi ini arahan dari Korsupgah KPK,” terang Iin.

Namun, penutupan tempat usaha yang menolak dipasang e-tax tetap dilakukan sesuai prosedur, termasuk memberikan surat teguran.

Biasanya, kata Iin, pelaku usaha yang enggan dipasangi e-tax beralasan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan privasi perusahaan. Selain itu sistem e-tax yang dianggap menyulitkan.

Iin menambahkan, Bapenda akan menerjunkan tim IT untuk membantu menyinkronkan sistem kasir di tempat usaha ke alat e-tax dari pemerintah.

“Dengan pemasangan e-tax ini, pelaku usaha akan dipantau. Sehingga, transaksi pajak yang dibayarkan masyarakat dapat sampai ke pemerintah,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.