in

Semarang masih Dihantui Banjir, Delapan Saluran Drainase Direvitalisasi

Ketika hujan dalam intensitas tinggi, sebagian warga Kota Semarang seringkali was-was. Air sungai melimpas, drainase meluap, tanggul jebol, rob hingga banjir bandang masih saja mengancam.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sedikitnya merevitalisasi delapan ruas drainase yang tersebar di Kota Semarang. (ist)


SEMARANG (jatengtoday.com) – Berbagai upaya penanganan telah dilakukan, mulai dari revitalisasi sejumlah sungai hingga drainase. Namun Kota Semarang masih saja dihantui persoalan banjir.

Terutama di saat musim hujan tiba, sebagian warga di wilayah Semarang Timur, Utara, Tembalang, dan Mangkang, masih terus dihantui persoalan banjir.

Meminimalisasi persoalan itu, pada 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sedikitnya merevitalisasi delapan ruas saluran drainase yang tersebar di Kota Semarang.

“Delapan titik saluran air tersebut dalam proses revitalisasi. Di antaranya drainase di wilayah Klipang, Kedungmundu, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Erlangga, Jalan Pemuda-Imam Bonjol, Depok, dan Jatisari. Yang sudah rampung drainase Tlogosari Wetan,” kata Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Mochamad Hisam Ashari, Selasa (3/10/2023).

Dikatakannya, revitalisasi drainase tersebut sebagai upaya meminimalisasi terjadinya banjir mengingat tak lama lagi memasuki musim penghujan. “Ditargetkan, revitalisasi drainase tersebut selesai awal bulan depan,” katanya.

Menurutnya, kondisi saluran di wilayah tersebut dinilai perlu dilakukan revitalisasi. Sebab, berkali ulang ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, air di wilayah tersebut rentan melimpas. “Kapasitas saluran terlalu kecil, tidak seimbang dengan debit air,” katanya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut musim hujan diperkirakan terjadi pada November 2023. “Kami melakukan sejumlah upaya dengan merevitalisasi drainase maupun gorong-gorong sejak Juni lalu. Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir manjadi salah satu program prioritas,” katanya.

Untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir ini digelontor anggaran tak kurang dari Rp 3 miliar. “Pekerjaan tersebut dipastikan akan rampung sebelum musim hujan tiba,” kata Hisyam.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya memiliki tim khusus untuk melakukan pemantauan wilayah yang saluran airnya buruk. “Apalagi di era medsos ini, warga bisa dengan mudah berperan serta untuk melaporkan kondisi wilayahnya. Semua serba mudah, kami akan merespon aduan warga. Insya-Allah langsung kami tangani,” katanya.

Namun demikian, menurut Hisyam, penanganan banjir tidak akan bisa diselesaikan sepenuhnya dari sudut pemerintah. Dia berharap adanya peran serta masyarakat untuk bisa berkolaborasi menuntaskan persoalan air Kota Semarang. “Masih ada waktu untuk berbuat bersama,” ujarnya.

Kerusakan Lingkungan Diabaikan

Pakar Tata Ruang Kota dari Universitas Diponegoro (Undip), Prof Bambang Setyoko menyayangkan bahwa penanganan banjir dan rob yang dilakukan di Kota Semarang cenderung hanya berfokus di hilir (ujung akhir aliran sungai menuju laut) saja.

Alih fungsi lahan di wilayah Ngaliyan Semarang, sebuah bukit dikepras untuk lahan perumahan.

“Jangan lupa, ada kerusakan lingkungan di wilayah hulu (awal mula aliran sungai atau dataran tinggi) yang cenderung diabaikan. Kawasan resapan air yang seharusnya menjadi lahan penghijauan justru banyak dialihfungsikan menjadi kawasan industri, pabrik, real estate, maupun perumahan. Inilah sebenarnya penyumbang terbesar yang memicu terjadinya banjir,” cetus dia.

Sebab, pemerintah memiliki andil besar dalam penataan ruang kota dan pemberian izin pengembangan investasi maupun pembangunan yang mengakibatkan alihfungsi lahan di wilayah hulu Kota Semarang.

“Penanganan Pemkot Semarang maupun Pemprov Jateng ini tidak seimbang, mereka lebih tertarik mengurusi hilir dan kurang melihat hulunya,” katanya.

Kondisi Banjir di Perum Mangkang Indah RW 02 Kelurahan Wonosari, akibat talud saluran skunder Sungai Plumbon jebol, Jum’at (18/2/2022). (dokumentasi warga/BPBD Kota Semarang)

Dikatakannya, pengerukan atau normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, polder, embung, pompa, maupun revitalisasi drainase itu hanyalah penanganan di wilayah hilir.

“Di wilayah hulu, mestinya pemerintah tidak dengan mudah memberikan izin perubahan fungsi lahan, dari yang dulunya lahan hutan, perkebunan, pertanian, kemudian berubah menjadi perumahan, pabrik maupun industri. Efeknya ya seperti yang kita lihat sekarang ini,” katanya.

Sementara seorang warga Mangkang, Suwarto (55), mengaku sedih ketika seringkali mendengar kecenderungan pejabat pemerintah—yang kerap menyalahkan masyarakat karena dianggap sering buang sampah sembarangan. Seolah-olah ini menjadi satu-satunya penyebab banjir.  

“Saya sepakat semua warga wajib peduli lingkungan. Tapi leading sector penanganan banjir secara terstruktur—dari hulu sampai hilir—murni tanggung jawab pemerintah. Ingat, warga sudah dipungut pajak—menjadi APBN/APBD—yang harus dikembalikan untuk melayani dan mencari solusi atas setiap persoalan yang menimpa masyarakat. Bukan malah sembunyi tangan di balik kalimat ‘banjir adalah tanggung jawab bersama’,” ujarnya. (*)

Abdul Mughis