Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Persoalan banjir dan rob masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Kota Semarang. Belum maksimalnya penanganan banjir dan rob dipengaruhi berbagai permasalahan yang kompleks.
Mulai dari pelaksanaan program penanganan banjir dan rob yang membutuhkan waktu panjang dan biaya besar, normalisasi sungai dan drainase yang belum dilakukan secara merata, penegakan regulasi dan penataan tata ruang kota yang belum maksimal, kerusakan alam akibat pembangunan perumahan, fenomena land subsidence (penurunan muka tanah) yang belum bisa diatasi, hingga masih minimnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Ketika terjadi hujan deras dalam intensitas tinggi, sebagian masyarakat di Kota Semarang was-was. Sebab sejumlah sungai rawan meluap, drainase meluap, hingga air laut masuk ke wilayah permukiman. Pemerintah Kota Semarang selama ini telah menjalankan program penanganan banjir dan rob, meski belum sepenuhnya maksimal.
BACA JUGA: Peneliti Temukan Lima Faktor yang Memperparah Banjir di Semarang
Plt Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, persoalan penanganan banjir dan rob ini terus dilakukan evaluasi dan pembenahan. Misalnya, banjir yang menggenangi sejumlah Jalan Protokol di Kota Semarang. Pihaknya mengaku menemukan banyak sampah yang menyumbat di saluran atau drainase. Hal itu mengakibatkan air meluap.
“Sampah menyumbat inlet saluran, sehingga air tidak bisa masuk atau keluar ke saluran pembuangan yang ada di sekitar jalan. Kemarin yang tidak kami prediksi, karena di kawasan Simpang Lima kebetulan akan ada kegiatan Habib Syech sehingga harus dibersihkan semua, di Jalan Pemuda, Bubakan, Imam Bonjol, ternyata inletnya banyak sampah,” katanya di sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Refleksi Akhir Tahun 2022 bertema Menagih Janji Semarang Semakin Hebat, di Kota Semarang, Rabu (28/12/2022).
BACA JUGA: Banjir Tetap Terjadi Bila Kerusakan Lingkungan di Hulu Diabaikan
Pihaknya mengaku langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembersihan dan memonitoring. Menurutnya, masih adanya sampah yang menyumbat sistem saluran ini menjadi kendala serius.
“Banyaknya tumpukan sampah di sungai maupun saluran air juga menjadi hambatan mesin pompa. Ternyata bukan hanya masalah kerusakan pompa. Perilaku membuang sampah sembarangan ini menyebabkan pompa macet,” katanya.
Selain itu, Mbak Ita sapaan akrabnya, juga ditemukan adanya Penyambungan Jalan Masuk (PJM) dengan ketinggian tidak ideal. Hal ini menyebabkan aliran air terhambat. Dampaknya air meluap ke wilayah sekitar. “Hal ini menjadi bahan koreksi perbaikan di masa mendatang,” katanya.
BACA JUGA: Penurunan Tanah di Semarang 10 cm Setiap Tahun, Apa Upaya Pemkot?
Terkait permasalahan sampah, lanjut dia, juga mengakibatkan persoalan sedimentasi di saluran maupun sungai. Sampah-sampah tersebut, menurut dia, berasal dari Semarang dataran tinggi, kemudian mengakibatkan sedimentasi di saluran maupun sungai di Semarang dataran rendah mengalami pendangkalan.
“Sampah-sampah tersebut berupa plastik maupun ranting pohon bercampur lumpur. Imbasnya daya tampung saluran menjadi berkurang dan air akhirnya meluap. Maka kita harus kerja bakti lagi, karena memang sedimentasi tak bisa dielakkan. Saat curah hujan tinggi, air dari wilayah dataran tinggi membawa sampah yang mengakibatkan sedimentasi,” terangnya.
BACA JUGA: Kapan Semarang Bebas Banjir? Begini Rencana Penanganannya
Pengamat pemerintahan dari Undip, Teguh Yuwono, menilai penanganan banjir tidak semata-mata menjadi tanggungjawab mutlak pemerintah. Salah satu persoalan di negara berkembang dalam pembangunan adalah perilaku masyarakat.
“Perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi andil untuk mencegah terjadinya banjir,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyu Liluk Winarto mengatakan, pihaknya mengaku bahwa Pemerintah dan DPRD Kota Semarang selalu berkolaborasi. “Keberhasilan pembangunan sebuah wilayah dibutuhkan kebersamaan semua stakeholder. Harapan kami dengan Bergerak Bersama ini Semarang akan semakin lebih hebat,” ujarnya.
BACA JUGA: UU Wajibkan 30 Persen Ruang Kota untuk RTH, Sudahkah Semarang Memenuhinya?
Terpisah, salah satu warga Semarang, Edy Sunarto berpendapat bahwa pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat pemerintah memiliki tugas melayani rakyat. Untuk itu, PNS dan pejabat pemerintah digaji menggunakan pajak dari rakyat.
“Maka tugas pemerintah mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi rakyat. Termasuk penanganan permasalahan banjir. Itu memang tugas dan tanggung jawab mereka. Tidak kemudian berlindung dengan kalimat ‘ini tanggung jawab bersama’. Tidak jelas. Terus yang tanggung jawab siapa?” ujar dia. (*)
