in

Puluhan Warga di Kota Lama Semarang Tuntut Kompensasi Usai Diminta Bongkar Rumah

SEMARANG (jatengtoday.com) – Puluhan warga yang tinggal di Jalan Empu Tantular, Kawasan Kota Lama Semarang terancam kehilangan tempat tinggal. Mereka diminta membongkar dan meninggalkan rumahnya yang sudah dihuni puluhan tahun.

Desakan itu diketahui warga usai menerima surat relas panggilan dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang terkait permohonan ekskusi lahan. Sebelumnya, mereka dinyatakan kalah dalam gugatan melawan PT Damri.

Salah satu warga, Suripto mengaku bingung hendak berbuat apa. Sebab, rumahnya merupakan satu-satunya tempat tinggal. Penghasilannya dari kerja buruh juga tak seberapa, hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari.

“Kalau digusur, kami mau tinggal di mana?” tanya Suripto saat proses mediasi eksekusi di PN Semarang. Dia meminta agar PT Damri tidak sewenang-wenang menggusur warga yang jumlahnya mencapai 88 orang dari 20 kepala keluarga (KK).

Hal senada juga diungkapkan warga lain, Suyadi. Dia menghuni rumah hasil peninggalan kakeknya. Lahan tersebut merupakan peninggalan kolonial Belanda. Warga menempati dengan sistem sewa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur saat itu.

Karena sudah sangat lama, pada tahun 1981 kemudian muncul SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama warga yang tinggal. “Kami pun membayar PBB sampai sekarang,” ungkapnya.

Namun, di sisi lain dia menyadari bahwa kini lahan tersebut bukan resmi miliknya. Gugatan yang dilayangkan warga dinyatakan kalah hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Tuntut Kompensasi

Atas dasar itu, warga sebenarnya bersedia jika harus meninggalkan lahan milik PT Damri tersebut. Hanya saja, meminta adanya kompensasi dan tenggang waktu agar bisa mencari tempat tinggal pengganti.

“Kami minta waktu untuk membongkar rumah dan memindahkan barang-barang. Kami juga menuntut kompensasi yang layak agar bisa mengontrak rumah untuk tempat tinggal pengganti,” ujarnya.

Kuasa hukum warga, Wishnu Rusydianto menambahkan, sudah sepantasnya PT Damri memperhatikan dan mengabulkan permintaan warga. Apalagi warga telah menempati lahan dan merawat bangunan selama puluhan tahun.

Menurutnya, apabila PT Damri tetap memaksakan ekskusi tanpa kompensasi, warga siap melakukan perlawanan. “Yang jelas, warga butuh kompensasi yang layak, bukan sekadar tali asih,” imbuhnya.

Dalam mediasi yang digelar di PN Semarang, PT Damri memberikan waktu 14 hari kepada warga untuk mengosongkan lahan. Selama itu pula PT Damri membuka ruang untuk negosiasi. (*)

 

editor: ricky fitriyanto