in

Puluhan Dosen Undip Buat Petisi Tolak Revisi UU KPK

SEMARANG (jatengtoday.com) – Puluhan dosen Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menolak Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penolakan tersebut dilakukan dengan menggelar aksi penandatanganan petisi di atas lembaran kain sepanjang 5 meter. Aksi ini dilakukan di aula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip, Senin (9/9/2019) siang.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undip, Budi Setiyono menegaskan, revisi UU KPK akan menjadi pintu masuk melemahkan kedigdayaan lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

Menurut Budi, KPK adalah amanah reformasi dalam upaya melawan korupsi yang sekaligus amanah konstitusi. Namun, ia menyayangkan karena revisi UU KPK yang dilakukan dalam sidang Paripurna DPR RI, tidak mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik.

“Maka dari itu kami ingin agar KPK diselematkan dari segala upaya pelemahan institusi tersebut. Supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik,” jelas Budi.

Dia melanjutkan, dengan melemahnya lembaga anti rasuah, dikhawatirkan akan memiliki dampak serius terhadap pemberantasan korupsi. “Jika KPK lemah, maka akan membuat korupsi semakin kuat dan nantinya penegakan, pengungkapan hukum tidak bisa terjadi,” imbuhnya.

Aksi ini akan dilakukan selama dua hari, Senin dan Selasa besok. Rencananya petisi akan ditandatangani sekitar 50 dosen dan ratusan mahasiswa. Selanjutnya akan diberikan ke Presiden, dan DPR melalui berbagai saluran, misalnya melalui surat.

Selain itu, rencananya para dosen akan mengajak beberapa alumni yang duduk di bangku eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menyuarakan keprihatinan tersebut.

“Gerakan atau aksi ini juga dilakukan perguruan tinggi lain, dan menjadi gerakan komunal yang diharapkan bisa memberikan impact terhadap pengambilan keputusan,” tandasnya. (*)

editor : ricky fitriyanto