in

PPDB SMA/SMK, Kepala Sekolah Dilarang Bikin Kebijakan Sendiri

SEMARANG (jatengtoday.com) – Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Jumeri mewanti-wanti agar kepala sekolah tidak membuat kebijakan sendiri terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK. Terutama terkait daya tampung karena sudah dipertimbangkan sesuai asas keadilan.

Banyak perbedaan pada proses PPDB tahun ini. Karena itu, Jumeri mengingatkan pihak sekolah agar kompak dan tidak melakukan modifikasi yang berisiko terjadi penyimpangan pada proses PPDB.

“Kepala sekolah jangan membuat keputusan sendiri-sendiri, termasuk kuota. Karena keputusan kuota sudah dipertimbangkan matang,” ucapnya, Kamis (4/6/2020).

Apalagi, lanjutnya, penambahan siswa dapat berdampak pada meningkatnya kebutuhan guru. Padahal tahun ini pemprov sudah memutuskan untuk tidak ada penambahan guru tidak tetap (GTT).

“Jadi, jangan nekat menerima murid di luar kuota,” tegasnya.

Jumeri menjelaskan, calon siswa tidak memberikan data palsu untuk mendapatkan sekolah. Pasalnya, siswa yang kedapatan memalsukan dokumen akan langsung dicoret.

“PPDB diselenggarakan penuh integritas, mengedepankan kejujuran dan keterbukaan. Sehingga, baik guru, calon siswa, maupun orang tua dituntut melaksanakan proses dengan baik, sesuai regulasi dan situasi yang ada,” terangnya.

Diakui, masa sulit pandemi yang berakibat pada berkurangnya pendapatan keluarga, ditambah keterbatasan daya tampung peserta didik, membuat orang berlomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri.

Berbeda dari tahun sebelumnya, verifikasi dokumen dilakukan saat pendaftaran. Sementara tahun ini, seleksi sepenuhnya menggunakan sistem daring. Sistem pendaftaran secara daring dengan penyampaian dokumen dalam bentuk file, memungkinkan orang bertindak tidak jujur.

Meski begitu, dokumen yang dilampirkan sebagai persyaratan menjadi acuan PPDB, seluruh fisik dokumen tersebut tetap akan diverifikasi saat daftar ulang.

“Saat daftar ulang, boleh ada pertemuan antara orang tua, siswa, dan pendidik. Untuk apa? Untuk verifikasi dokumen, apakah dokumen benar tidak ada yang palsu atau aspal (asli tapi palsu). Jika ada pemalsuan dokumen, kami akan berikan sanksi tegas, siswa yang sudah diterima itu langsung dicoret, dikeluarkan,” tegasnya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto

Ajie MH.