Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Tidak sedikit petani berusia tua kesulitan mengakses sistem Kartu Tani. Praktis, mereka tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Syarif Abdillah mendorong pemprov untuk menyempurnakan Kartu Tani. Jangan sampai program kesejahteraan petani ini justru jadi penghambat penyaluran pupuk bersubsidi.
Politisi PKB ini mengingatkan, masih banyak yang belum punya Kartu Tani. Kebanyakan petani yang sudah tua. Bukan tidak mau, tapi karena tidak bisa mengakses sistemnya.
“Petani-petani yang usianya sudah lanjut ini juga kesulitan mengakses sistemnya. Bagi mereka, prosedurnya cukup ribet,” jelasnya, Rabu (30/9/2020).
Karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu mendata petani. Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data yang ada benar-benar merupakan penerima manfaat dari kartu tani tersebut.
“Ini kaitannya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena hanya yang punya Kartu Tani yang mendapat jatah pupuk bersubsidi,” jelas Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng ini.
Dia menilai, selama ini data penerima kartu tersebut tertutup. Sehingga siapa yang menerima tidak bisa dipastikan.
“Apakah yang menerima, merupakan petani yang sangat mampu, atau betul-betul membutuhkan dan layak mendapatkan pupuk subsidi, tidak bisa dikontrol. Karenanya, data perlu dibuka,” ujarnya.
Soroti Panen Tembakau
Dia juga menyoroti hasil panen tembakau di beberapa daerah di provinsi ini. Dia melihat hasil panen tidak terserap maksimal. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi kenaikan cukai dari pemerintah, sehingga pengusaha masih gamang untuk membeli hasil panen dalam jumlah besar. Ditambah lagi muncul situasi pandemi Covid-19.
“Karenanya perlu subsidi output, demi mendorong pengusaha membeli hasil panen petani tembakau. Sehingga hasil panen terserap maksimal. Selain itu petani tetap semangat menanam tembakau pada musim tanam berikutnya,” bebernya.
Dia pun juga mengajak, agar para petani berani bersuara memperjuangkan hak-haknya. Dengan bersuara, maka berbagai masalah yang muncul bisa diketahui.
“Tentu untuk selanjutnya pemerintah mengambil tindakan nyata. Yang pasti petani harus mendapat perhatian, karena masyoritas masyarakat Jateng bekerja sebagai petani. Selain itu, hasil tanam mereka juga dinanti masyarakat secara umum,” tandasnya. (*)
editor: ricky fitriyanto
