Ajie MH.
UNGARAN (jatengtoday.com) – Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu sentra pertanian utama, menerima tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 1,4 juta ton, meliputi jenis Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan Organik.
Adanya tambahan alokasi tersebut untuk mendukung produktivitas pertanian di Indonesia. Sehingga pemerintah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton pada tahun 2024.
Roh Eddy Andri Wismono, GM Wilayah 1 Pupuk Indonesia, saat ditemui di Gudang Pupuk Semarang-Kalikuning, Rabu (22/5/2024) mengatakan alokasi pupuk bersubsidi ini ditujukan untuk mendukung petani dalam usaha tani subsektor tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan. “Pemerintah berharap peningkatan alokasi ini dapat memenuhi kebutuhan yang terus bertambah dan memudahkan petani dalam pengadaan pupuk,” jelasnya.
Selain itu, tujuan utama dari penambahan jumlah alokasi adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan pupuk bagi para petani. “Kami berupaya mempercepat distribusi dan sosialisasi kebijakan ini, sehingga petani lebih mudah mendapatkan pupuk yang dibutuhkan,” ujar Eddy.
Petani yang akan membeli pupuk lanjutnya, tidak hanya dapat menggunakan Kartu Tani, tetapi juga KTP. Ini untuk memudahkan petani yang belum tergabung dalam sistem Kartu Tani. “Ini merupakan langkah inklusif yang diharapkan dapat memperluas jangkauan program pupuk bersubsidi ke lebih banyak petani,” jelas Eddy.
Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk bersubsidi tahun ini tetap stabil, yaitu Rp2.250 per kilogram untuk Urea dan Rp2.300 per kilogram untuk NPK, memberikan kepastian biaya bagi petani.
Seorang petani lokal, Abin, 71, dari Desa Wringinputih, menyatakan ketergantungan pada pupuk bersubsidi untuk budidaya padi. “Saya bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang jauh lebih terjangkau di koperasi desa, yang sangat membantu dalam mengurangi biaya produksi,” kata Abin.
Namun, dia juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti serangan hama dan kondisi cuaca yang semakin ekstrem. Kondisi ini menuntut strategi adaptasi yang lebih kuat untuk menjaga kelangsungan produksi pangan di daerah tersebut. (*)
