in

Permukiman di Makam, Dibiarkan Menjamur Sejak Puluhan Tahun Silam

Pemkot Semarang harus segera memutuskan lahan tersebut mau dijadikan makam atau permukiman?

Aktivitas warga Wonosari Gunung Brintik. (abdul mughis/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) – Fenomena munculnya permukiman penduduk di lahan Makam Bergota telah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Ironisnya, permasalahan ini terkesan diabaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Artinya, belum ada upaya solusi, penertiban kependudukan, maupun penataan ruang kota sesuai peruntukkannya.

Bahkan selama berganti lima kepemimpinan Wali Kota Semarang terakhir, sejak masa Soetrisno Suharto, Sukawi Sutarip, Soemarmo Hadi Saputro, hingga Hendrar Prihadi, permasalahan permukiman di lahan Makam Bergota cenderung dibiarkan.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto. (dokumentasi)

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Wahid Nurmiyanto, mengatakan permasalahan pertumbuhan penduduk di lahan Makam Bergota telah berlangsung lama.

“Artinya, bertahap, tidak ujug-ujug sebanyak itu. Prinsip dasarnya, lahan makam tidak boleh diperuntukkan sebagai permukiman. Mestinya, pemerintah harus mengawal tata ruang kota,” ungkapnya, Rabu (22/12/2021).

Apabila lahan tersebut peruntukannya untuk makam, kemudian ada orang yang mencoba mendirikan rumah di lokasi tersebut, mestinya Pemkot Semarang melakukan penertiban. “Dalam konteks kasus ini, ada kesan pembiaran selama bertahun-tahun, sehingga rumah-rumah berdiri menjamur, semakin banyak,” katanya.

Mestinya kalau sejak awal ditangani, lanjut dia, artinya tata ruang dijalankan sesuai Peraturan Daerah (Perda), menurutnya, tidak akan terjadi masalah seperti ini.

“Persoalannya, masalah ini didiamkan saja, sehingga lama-lama menjamur. Kalau sudah menjamur seperti ini ya pemerintah kesulitan,” katanya.

Terlebih, lanjut dia, mereka juga merasa sudah lama di situ, merawat dan memelihara lahan yang dulunya dianggap terlantar. Hingga sekarang, ada sarana prasarana fasilitas umum yang memadai. “Sementara sejak dulu tidak ada respons dari pemerintah ya jadinya seperti itu. Kalau pun sekarang pemerintah tiba-tiba mau melakukan penataan sesuai peruntukan misalnya, pasti terjadi protes dari warga,” terang dia.

Tetapi apabila memang hendak melakukan penataan secara serius, lanjut Wahid, mestinya pemerintah segera menyusun langkah-langkah, melakukan pendekatan terhadap warga. “Sampaikan lahan tersebut peruntukannya untuk apa, kemudian dicarikan solusi alternatif sebagai tempat tinggal mereka yang telah merawat lahan tersebut. Misalnya rumah susun, atau apalah. Atau diinventarisasi lahan mana di situ yang bisa dijadikan permukiman sekalian. Apalagi sebagian lahan di situ sudah disertifikatkan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” katanya.

Dia menegaskan, aset makam milik pemerintah tidak bisa diperjualbelikan. Aset pemerintah, secara filosofis adalah milik masyarakat. Maka peruntukkannya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan perorangan atau golongan.

“Tidak boleh ada praktik jual beli kavling makam di lahan aset pemerintah. Apalagi lahan makam oleh juru kuncinya diperjualbelikan untuk permukiman, tambah jauh lagi itu salah kaprahnya,” ujarnya.

Solusinya, menurut Wahid, Pemkot Semarang harus segera memutuskan lahan tersebut mau dijadikan makam atau permukiman? “Kalau untuk permukiman, maka Perda dan RTRW harus segera direvisi. Yang masuk wilayah makam ditetapkan sebagai makam, yang sudah terlanjur permukiman dijadikan permukiman. Kalau sudah disesuikan, masyarakat bisa difasilitasi untuk mengurus penyertifikatannya,” katanya.

Apabila mau dipertahankan sebagai lahan makam sesuai peruntukkan awal, maka pemerintah harus memfasilitasi untuk relokasi warga. “Sekarang ini, lahan makam di Kota Semarang ini semakin habis. Apalagi kemarin ini ada Covid-19,” ujarnya.

Riwayat Lahan Bergota bukan Milik Pemerintah

Akademisi Penataan Ruang Kota dari Undip, Prof Bambang Setyoko menilai permukiman yang berdiri di tempat tidak sesuai peruntukkannya, maka kategorinya adalah permukiman ilegal.

Akademisi Tata Ruang Kota Undip, Prof Bambang Setyoko. (dokumentasi)

“Apalagi lahan bukan miliknya, tidak bersertifikat dan tidak berizin,” terangnya.

Dijelaskannya, Makam Bergota telah ada sejak ratusan tahun silam. Bambang menyebut, lahan Bergota semula bukan milik pemerintah. “Itu miliknya perorangan yang diwakafkan untuk kuburan. Akan berbeda dengan kuburan lain yang dipunyai oleh pemerintah. Sebagai contoh misalnya Makam Trunojoyo, sehingga tidak ada penduduk yang berani menempati lahan tersebut,” katanya.

Melihat kasus di Bergota, lanjut dia, terdapat kavling-kavling lahan. Setiap kavling lahan ada juru kunci. “Apabila ada yang mau membangun, misalnya pagar nisan, harus izin kepada dia (juru kunci). Bukan izin ke Kota Semarang. Ini (kasus Bergota) fenomena yang agak spesifik. Sehingga Pemkot Semarang kelihatannya kewalahan untuk mengatur,” ujar dia.

Menurutnya, perkembangan permukiman di lahan Makam Bergota cepat sekali. “Dulu, untuk makam, sedikit demi sedikit didirikan rumah-rumah untuk permukiman. Saya sering nyekar di sana. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya menertibkan? Ya, seharusnya Pemkot Semarang. Tapi mungkin Pemkot Semarang kesulitan soal status kepemilikan lahan Bergota. Kira-kira begitu,” katanya.

Kalau dalam rencana tata ruang kota, masih kata Bambang, kuburan seperti Bergota seharusnya masuk dalam kategori ruang terbuka hijau (RTH), status kewilayahannya berwarna “hijau, bukan “kuning” untuk permukiman. “Merah” untuk perdagangan.

“Jadi, tidak boleh ada permukiman di situ. Tapi kenyataannya kan sebagian sudah berubah dari kampung. Rupa-rupanya ya dapat sambungan listrik, termasuk administrasi kependudukan seperti KTP, KK. Salah kaprahnya di situ,” ungkapnya.

Penduduk yang tinggal di situ menjadi setengah resmi. Punya KTP, tapi lahannya pasti tidak punya sertifikat tanah. “Juga untuk makam warga, begitu dua atau tiga tahun tidak dikunjungi oleh ahli warisnya, maka makam di Bergota bisa ditumpuki. Dijual ke orang lain,” katanya.

Dampak dari pembiaran praktik tersebut, lahan makam dikuasai oleh oknum. Sedangkan Pemkot Semarang tidak mampu mengatur. “Dari tingkat kepadatan makam, Bergota sudah full. Seharusnya makam tersebut ditutup. Kesimpulan saya, Bergota tidak layak diisi penghuni baru. Sudah terlalu padat, makam yang lama digusur dan ditumpangi makam orang lain,” terang dia.

Lebih lanjut, kata Bambang, perbandingan antara jumlah penduduk di Kota Semarang yang kurang lebih Rp 1,6 juta jiwa dibandingkan dengan penyediaan lahan makam sebenarnya tidak berimbang.

“Pertama, apabila dijadikan permukiman, pasti tidak mungkin, karena di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)-nya hijau. Asas legalitasnya juga tidak memenuhi kalau dijadikan permukiman. Kedua, hak miliknya juga tidak jelas, BPN mungkin juga kesulitan,”

Ketiga, lanjut dia, permasalahan Makam Bergota ini belum menjadi prioritas oleh Pemkot Semarang. Karena kerugian sosial untuk menangani makam ini jauh lebih kecil daripada keuntungannya.

“Secara politis juga tidak menguntungkan (bagi wali kota). Akhirnya ya dibiarkan saja. Saya kok tidak pernah melihat, sejak kepemimpinan Wali Kota Semarang Soetrisno Suharto, Sukawi Sutarip, Soemarmo Hadi Saputro, hingga Hendrar Prihadi, ada yang ngurusi makam? Di masterplan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), saya juga tidak pernah lihat ada program penataan makam,” katanya.

Lahan Dikuasai Oknum Warga

Kabid Pertamanan dan Pemakaman Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Murni Ediati mengatakan, Makam Bergota 1 kondisinya sudah penuh. “Kebanyakan rumah yang tumbuh di situ sekarang ini ada yang memiliki surat, ada yang tidak memiliki surat,” katanya.

Menurutnya, inventarisasi permasalahan ini bisa diurai dari sisi Dinas Penataan Ruang. Hal itu untuk mengetahui apakah peruntukkan lahan tersebut sudah sesuai atau belum. “Nanti akan diketahui plot yang bisa diperuntukkan permukiman mana, plot untuk permakaman yang mana,” katanya.

Pada prinsipnya, Murni menjelaskan bahwa lahan permakaman diperuntukkan permukiman jelas tidak diperbolehkan. Tapi sebaliknya, kalau lahan permukiman diperuntukkan untuk pemakaman diperbolehkan. “Nah, apabila telah ditelaah luasan, batas dan lain-lain, nanti akan teridentifikasi mana lahan yang untuk permukiman dan mana lahan untuk permakaman,” terangnya.

Kalau melihat kondisi sekarang, lanjut dia, banyak yang tidak sesuai karena ada lahan makam diperuntukkan untuk permukiman.

“Ada banyak yang liar dan tidak punya surat. Mereka ini menempati turun-temurun. Pemkot Semarang sedang melakukan penataan di sana, terkait dengan sekian puluh hektare lahan Pemkot Semarang yang notabene dikuasai oleh perseorangan warga,” katanya.

Dampak dari praktik “jual beli” lahan makam untuk permukiman ini mengakibatkan ketersediaan lahan makam semakin sedikit. Terlebih, muncul fenomena pungli atau praktik jual beli kavling lahan makam. “Warga yang hendak memakamkan jenazah harus mengeluarkan biaya tidak murah.  Saat ini kami sedang membenahi. Sarana prasarana sedang kami persiapkan,” terang dia.

“Di permakaman lain sudah kami kondisikan, mungkin awal Januari 2022, tidak ada lagi terkait dengan biaya pemakaman. Kami sudah membuat skenario, sebisa mungkin agar tidak terjadi praktik berbiaya. Tenaga tukang gali kubur akan ditangani oleh dinas. Sejauh ini ditangani oleh masyarakat,” katanya.

Murni juga mengaku telah membuat masterplan kebutuhan makam di Kota Semarang selama 10 hingga 20 tahun ke depan. “Problem di lahan Makam Bergota 1 ini dikuasai oleh perseorangan (oknum) masyarakat. Sehingga kami belum bisa mengatur ke sana. Kami baru akan bisa mengaturnya kalau statusnya sudah dikuasai oleh Pemkot Semarang,” katanya. (*)

Baca Berita Sebelumnya: Berjejal Penduduk Bermukim di Lahan Makam

TAUTAN VIDEO:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.