in

Kavling Makam Jadi Hunian, Lurah Barusari: Itu Jual Beli Intern

“Masing-masing karas (lahan) ada yang merawat turun-temurun, kami tidak bisa masuk.”

Lurah Randusari, Edwin Noya. (foto abdul mughis/jatengtoday.com)

Berikut ini wawancara jatengtoday.com dengan Lurah Barusari, Semarang, Edwin Noya di kantor kerjanya, terkait “Permasalahan Permukiman Penduduk di Lahan Makam Bergota Semarang”, pada Kamis (24/12/2021).

Mengapa ada permukiman di lahan makam?

Itu sudah berlangsung puluhan tahun.

Status permukiman di lahan makam bergota tersebut seperti apa?

Mereka status lahannya ya numpang lah. Tapi kalau soal pelayanan administasi kependudukan ya  kami layani. Ada yang wilayah kuning, kan sudah muncul sertifikat pada 2017, program presiden.

Status lahan Bergota sendiri seperti apa?   

Itu lahan permakaman. Ini dalam proses pengurusan sertifikat seluas 25 hektare (oleh Pemkot Semarang). Mungkin awal tahun 2022, jadi.

Mengapa sebagian lahan makam Bergota dalam perkembangannya tumbuh permukiman?

Seperti sudah saya bilang, itu sudah berlangsung sejak lama. Waktu saya SD saja sudah ada. Itu kan keturunan. Jadi warga yang tinggal di sana itu merawat, katakanlah blok A sampai Z. Blok-blok, atau petak-petak lahan makam itu dirawat oleh warga secara turun temurun hingga hari ini. Bahasanya juru kunci. Tapi secara kepemilikan tahun ini disertifikatkan oleh pemkot. Adapun rumah-rumah warga di situ statusnya numpang.

Mengapa terjadi jual beli  tanah makam oleh juru kunci untuk didirikan permukiman?

Itu jual beli intern, tidak resmi. Bukan untuk dinaikkan jadi sertifikat kepemilikan.

Mata rantai praktek jual beli lahan makam tersebut kemudian memunculkan dampak lain seperti terbatasnya lahan makam hingga terjadi pungli kavling untuk proses permakaman. Bagaimana hal itu terjadi?

Saya jelaskan, itu intern mereka ya, bukan kelurahan. Kami tidak mengurusi itu. Masing-masing karas (lahan) ada yang merawat turun-temurun, kami tidak bisa masuk.

Ketika proses pemakaman di Bergota 1 yang notabene Tempat Pemakaman Umum (TPU) di bawah pengelolaan Pemkot Semarang, berbayar, bukankah itu terjadi praktik pungli?

Itu kewenangan masing-masing, saya tidak ikut campur. Kami tidak bisa masuk. Sulit.

Bukankah proses permakaman mengacu Peraturan Daerah (Perda)?

Secara teknis permakaman itu wilayahnya sana, saya hanya wilayah kependudukan. Kelurahan tidak masuk situ, teknis. Ada banyak pihak di sana. Misalnya, Makam Mbah Sholeh Darat, ada pengurus dari luar. Ada pengelola parkir, dan lain-lain.

Status permukiman di lahan Makam Bergota tersebut termasuk perkampungan resmi atau liar (ilegal)?

Liar bagaimana maksudnya? Nyuwun sewu, kampung di pinggir kali Lamper itu ya liar. Itu juga dapat bantuan pemerintah. Kalau kami tidak bikinkan KTP, kami salah. BST juga kami bagi. Masak kami mau beda-bedakan. Terlepas lahan rumahnya tidak ada sertifikat, administrasi kependudukannya kami layani.

Bagaimana upaya pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang agar peruntukkan lahan sesuai dengan regulasi?

Tanya Dinas Tata Ruang, tanya ke Dinas Permukiman. Bukan ke kelurahan. Titik. (*)

BACA LAPORAN UTAMA: Berjejal Penduduk Bermukim di Lahan Makam

BACA JUGA: Permukiman di Makam, Dibiarkan Menjamur Sejak Puluhan Tahun Silam

TAUTAN VIDEO:

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *