in

Penugasan Impor Bawang Putih ke Bulog Bisa Rugikan Jokowi

SEMARANG (jatengtoday.com) – Kebijakan pemerintah yang memberikan tugas kepada Bulog untuk impor bawang putih 100 ribu ton mendapat kritikan keras.

Pasalnya, kebijakan “diskresi” impor bawang putih tanpa wajib tanam tersebut membuat banyak pihak merasa dirugikan. Tidak hanya merugikan importer, tapi juga petani bawang putih lokal.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, berdasarkan kaca mata politik, kebijakan tersebut bakal memiliki dampak cukup serius. Sebab, kebijakan ini dianggap tidak populis. Tentu saja bisa memantik kekecewaan para petani.

“Artinya, bukan tidak mungkin kekecewaan petani bisa berimbas kepada elektabilitas Presiden Jokowi pada Pemilu Presiden (Pilpres) April nanti. Apalagi, petani adalah salah satu basis dukungan untuk Jokowi,” ungkap Ujang, dalam keterangan pers-nya kepada wartawan, Jumat (22/3/2019).

Berdasarkan berbagai hasil survei yang ada, lanjut dia, pemilih Jokowi berasal dari kalangan menengah ke bawah seperti petani. Menurut dia, ada kebijakan yang salah kaprah menjelang Pemilu. “Ini memiliki risiko menurunkan elektabilitas Jokowi. Apalagi hampir sebagian pemilih Jokowi adalah petani yang butuh diayomi, dirawat serta bila perlu diuntungkan oleh kebijakannya dan jangan justru dirugikan,” terangnya.

Kalau para petani dirugikan, maka ada potensi dukungan berbalik arah. Tentunya, apabila hal itu terjadi akan sangat merugikan Jokowi. “Kebijakan sudah semestinya tidak merugikan agar basis massa bisa dijaga,” kata Ujang.

Sementara Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro meminta kebijakan penugasan Bulog untuk melakukan impor 100 ribu ton bawang putih dievaluasi. “Kami melihat, kebijakan tersebut berpeluang bagi Bulog melakukan monopoli,” katanya.

Tidak hanya petani yang dirugikan, tapi kebijakan tersebut membuat persaingan usaha tidak sehat. Sebab banyak importer swasta terancam mati. “Kalau begini, lagi- lagi dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat,” katanya.

Pihaknya akan mendesak Menteri Pertanian terkait jadwal panen raya bawang putih. “Kami khawatir penunjukkan Bulog untuk melakukan impor komoditas bawang putih justru merugikan petani lokal,” katanya.

Penunjukan impor bawang putih tanpa kewajiban tanam tersebut juga dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 38 tahun 2017 juncto 24 tahun 2018. Dalam aturan tersebut, terdapat kewajiban bagi importir bawang putih untuk menanam lima persen dari volume yang didapat dari rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH). (*)

editor : ricky fitriyanto

Abdul Mughis