in

KPPU Didesak Cari Solusi Polemik Impor Bawang Putih

SEMARANG (jatengtoday.com) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mestinya menjalankan tugasnya untuk mencari solusi yang bersifat nondiskriminatif dari masalah kurangnya pasokan bawang putih nasional.

KPPU seharusnya bisa sinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar persaingan usaha sehat.

Pakar ekonomi perdagangan internasional Fithra Faisal menilai proses impor bawang putih yang dilakukan dengan penunjukan Bulog tanpa wajib tanam seharusnya tidak dilanjutkan.

“Selain diskriminatif bagi swasta pelaku usaha sejenis dan berpotensi ekonomi rente, kebijakan ini berpotensi bermasalah di dunia internasional sekaligus mendistorsi pasar nasional,” ungkapnya, Kamis (28/3/2019).

Kementan dan Kemendag diminta pula tidak menerbitkan rekomendasi izin impor untuk bawang putih kepada Bulog.
“Dalam hal ini pilihan paling bijak adalah meng-hold (izin), baik dari Kementerian Pertanian maupun dari Kementerian Perdagangan,” cetus Fithra.

Fithra kembali mengingatkan, kebijakan yang mengarah pada perbedaan perlakuan antar pengusaha maupun BUMN tidak seharusnya terjadi. “Karena alasan ini juga, diskusi dengan para pengusaha mendesak untuk dilakukan.
Jangan sampai kebijakan ini keluar terlebih dahulu, sebelum ada kesepakatan dari para pengusaha yang dirugikan. Sederhananya, sebaiknya kebijakan ini di-hold dulu,” tegasnya.

Dikatakannya, perbedaan perlakuan impor bawang putih oleh Bulog yang tidak perlu menanam 5 persen dari volume impor dinilai melanggar prinsip diskriminasi internasional yang dikeluarkan WTO.

Sementara itu, pengamat ekonomi Faisal Basri melihat rencana pemberian wewenang impor bawang putih kepada Bulog sebagai tindakan rente. Ia bahkan menyebutkan kesalahan tindakan Bulog dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga stabilisasi harga pangan tidak hanya terjadi pada kasus bawang putih. “Tapi juga pada kontrol bahan pangan lainnya, seperti gula, garam, hingga ban,” bebernya.

Menurutnya, kondisi persaingan usaha saat ini telah rusak. “Bulog bikin pabrik pakan ternak atau memproduksi pakan ternak, emangnya mereka ini apa sih? Bulog kan lembaga stabilisasi harga yang dilakukan dengan cara beli di pasar kalau harga anjlok, melimpah. jual ke pasar kalau terjadi kelangkaan. Kalau mereka punya pabrik itu kan namanya sudah (monopoli) zalim,” tegas Faisal. (*)

editor : ricky fitriyanto