in

LRC-KJHAM Dampingi Ratusan Kasus Kekerasan Perempuan

Perempuan masih mengalami berbagai bentuk kekerasan.

Direktur LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh sedang membuka acara diskusi di Semarang. (baihaqi/jatengtoday.com)
Direktur LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh sedang membuka acara diskusi di Semarang. (baihaqi/jatengtoday.com)

SEMARANG (jatengtoday.com) — Legal Resource Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) masih konsisten mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan.

Direktur LRC-KJHAM, Nur Laila Hafidhoh mengatakan, sepanjang 2022 lembaganya mendampingi 123 kasus. Sementara 2023 ini data sementara yang masuk sudah lebih dari 90 kasus.

“Bentuk kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan seksual,” ucap Nur Laila usai membuka diskusi Publikasi Laporan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah, Jumat (15/12/2023).

Divisi Bantuan Hukum LRC-KJHAM, Nia Lishayati menambahkan, perempuan masih mengalami berbagai bentuk kekerasan.

Untuk kasus yang ia dampingi pada 2022, ada korban yang mengalami kekerasan fisik seperti dicekik, ditonjok, tangannya dipelintir, bahkan ada korban yang dimasukkan ke kandang anjing.

Bentuk kekerasan psikis yang dialami korban tak kalah mengerikan. Ada korban yang dicaci-maki, foto dan video tanpa busana diancam disebarkan, hingga diancam dibunuh.

Untuk bentuk kekerasan seksual, kata Nia, ada korban yang dipaksa melakukan video call seks, dicium secara paksa, diraba organ vitalnya, sampai dipaksa berhubungan seksual.

 

Kanit PPA Polda Jawa Tengah Kompol Munawwarah. (baihaqi/jatengtoday.com)
Kanit PPA Polda Jawa Tengah Kompol Munawwarah. (baihaqi/jatengtoday.com)


Sementara itu, Kanit PPA Polda Jawa Tengah Kompol Munawwarah menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya kasus kekerasan yang dialami perempuan.

Berdasarkan data aduan yang masuk ke Unit PPA Polda Jateng, paling banyak adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), disusul kasus kekerasan seksual.

“Dalam setahun terakhir kami menangani kurang lebih 300 kasus kekerasan perempuan dan anak,” jelas Munawwarah usai menjadi narasumber diskusi kekerasan perempuan di Semarang.

Dia menyebut, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penanganan kasus kekerasan seksual menjadi lebih komprehensif.

Pasal 67 Undang-Undang TPKS mengatur tentang hak-hak korban, mulai dari hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan jak atas pemulihan. Kepolisian, khususnya unit PPA berupaya agar hak-hak tersebut bisa terpenuhi. (*)

editor : tri wuryono 

Baihaqi Annizar