in

Kementerian PUPR Segera Lanjutkan Sejumlah Proyek di Kota Semarang

SEMARANG (jatengtoday.com) – Wali Kota Hendrar Prihadi menandatangani serah terima hibah berupa tanah seluas 37,6 hektar atau sebanyak 103 bidang di kawasan Waduk Jatibarang, di ruang VIP Balai Kota Semarang, Kamis (2/7/2020). Dari pemerintah pusat diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati.

“Pembangunan Waduk Jatibarang ini merupakan hasil sinergitas antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang,” kata Hendi sapaan akrabnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melanjutkan sejumlah kegiatan pengembangan pembangunan di Kota Semarang yang sempat tersendat akibat pandemi Covid-19.

Di antaranya pengembangan penataan kawasan Kota Lama Semarang, kolam retensi Berok dan Bubakan, Pasar Johar, Pasar Kanjengan, termasuk pengembangan kawasan Waduk Jatibarang. “Di antaranya dua kolam retensi di Berok dan Bubakan. Nantinya air di kolam retensi tersebut akan dipompa dan dialirkan menuju Kali Semarang,” terangnya.

Orang nomor satu di Kota Semarang tersebut mengaku bersyukur karena Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR memberikan support terhadap sejumlah pembangunan di Kota Semarang. “Termasuk pembangunan Waduk Jatibarang. Bahkan ini satu-satunya kota metropolitan yang punya bendungan,” ujarnya.

Pembangunan Waduk Jatibarang yang dirampungkan pada 2014 silam ini telah memberikan banyak manfaat bagi Kota Semarang. Di antaranya, penahan air sehingga bebas banjir di wilayah Sampangan dan Gajahmungkur serta penyuplai air bersih. “Selain itu juga pengembangan sebagai kawasan wisata yang menggerakkan perekonomian warga sekitar,” katanya.

Sementara itu, Anita Firmanti, mewakili Kementerian PUPR mengapresiasi Pemkot Semarang yang telah mempersiapkan semua proses mulai koordinasi pra, pasca, administrasi hingga terselesaikannya proses penandatanganan.

“Penandatanganan dan serah terima hibah ini merupakan bagian dari tertib administrasi penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang diperlukan sebagai satu pencatatan kesatuan tanah bendungan mengacu pada ketentuan dan aturan yang berlaku,” katanya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto