JAKARTA (jatengtoday.com) – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa subsidi upah bagi 15,7 juta pekerja merupakan bagian dari program stimulus ekonomi sekaligus penghargaan bagi pekerja dan perusahaan yang taat membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek.
“Ini kita berikan sebagai sebuah penghargaan, reward, kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh bayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8/2020), pada acara peluncuran program subsidi upah bagi pekerja/buruh.
Presiden mengatakan, program subsidi upah melengkapi beragam program bantuan yang telah dijalankan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 seperti bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, subsidi listrik, bantuan sembako, Kartu Prakerja, dan Banpres Produktif.
Pemerintah memberikan subsidi upah senilai Rp 600.000 per bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta kepada 15.725.232 pekerja swasta dan pegawai honorer di instansi pemerintah dengan upah kurang dari Rp 5 juta per bulan. Program ini ditargetkan selesai pada September 2020.
Bantuan tersebut diberikan kepada pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta program jaminan BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 30 Agustus 2020 dan taat membayar iuran.
Acara peluncuran program subsidi gaji bagi pekerja/buruh pada Kamis di Istana Negara dihadiri oleh perwakilan pekerja penerima subsidi gaji termasuk guru honorer, petugas pemadam kebakaran, perawat, pegawai hotel, dan petugas kebersihan.
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek sudah menyerahkan data 2,5 juta calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) untuk gelombang pertama kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Senin (24/8). Data lainnya akan diserahkan pada tahap berikutnya.
Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, penyerahan dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan dengan Kemenaker untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program BSU.
Agus menjelaskan dari target calon penerima BSU 15,7 juta, saat ini telah terkumpul sebanyak 13,7 juta nomor rekening, dan sudah divalidasi berlapis hingga 3 tahap dan jumlah data yang tervalidasi mencapai 10 juta. (ant)
editor : tri wuryono
in Pemerintahan