Ajie MH.
SEMARANG (jatengtoday.com) – Koordinator Humas Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiuddin menjelaskan, dari pantauannya, ada gelagat politik uang di beberapa titik. Yang memprihatinkan, praktik kotor itu tak hanya dilakukan caleg baru, caleg petahana pun diduga melakukannya.
Mengenai nama-nama yang sedang dipantau, Rofiudin enggan membeberkannya. Dia masih menelusuri temuan-temuan yang didapat timnya. Karena hingga saat ini masih sebatas dugaan. Butuh penelusuran lebih dalam untuk mengumpulkan fakta-faktanya.
“Ada beberapa daerah di Jateng sudah diindikasikan terjadi politik uang, misal di Ungaran, Batang dan Tegal. Tapi itu semua baru dugaan, belum sampai pada fiinal karena kita juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterpenuhan unsur-unsurnya. Kalau unsur keterpenuhannya sudah cukup, kita naikkan proses hukumnya,” terangnya, Rabu (17/10/2018).
Dijelaskan, politik uang yang dimaksud bukan bagi-bagi uang. “Bentuknya tidak uang, tapi barang,” imbuhnya.
Selain praktik politik uang, lanjut Rofi, kerawanan lain yang harus diantisipasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang adalah politisasi aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa tidak netral, penggunaan fasilitas negara dan isu SARA atau hoax.
“Untuk perangkat desa tidak netral, jajaran kami juga menemukan ada di Kabupaten Cilacap. Saat ini sedang diperiksa,” ucap mantan anggota KPID Jateng tersebut.
Diketahui, Bawaslu Jateng mengeluarkan status indeks kerawanan pemilu (IKP) untuk 35 kabupaten/kota. Dari 35 kabupaten/kota itu, hampir merata kerawanannya.
“Ini adalah alarm buat siapapun. Kejadian tujuh bulan ke depan tidak bisa diprediksi secara tepat,” tandasnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
