in

Fenomena Peretasan Awak Media Ancaman Kebebasan Pers

Target peretasan adalah akun WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook hingga Twitter, terjadi sejak Jumat 23 September 2022.

Ilustrasi "kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers. Karya kartun oleh Makhmudjon Eshonkulov, Uzbekistan. (dokumen tasi AJI Semarang)

 

Peretasan terhadap awak media yang menimpa pekerja media di Narasi ini terjadi secara sistematis dan terbesar.

JAKARTA (jatengtoday.com) – Fenomena peretasan terhadap awak media menjadi ancaman kebebasan pers di Indonesia. Serangan peretasan tersebut menyasar para jurnalis yang menjaga daya kritis terhadap penguasa. Kasus terbaru menimpa 37 awak media dan eks karyawan Narasi.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, LBH Pers, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) dan Tim Reaksi Cepat (TRACE), menyoroti fenomena peretasan terhadap para awak media tersebut. Mereka mendesak kepolisian mengusut tuntas pelaku peretasan terhadap 37 awak media dan eks karyawan Narasi. Target peretasan adalah akun WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook hingga Twitter, terjadi sejak Jumat 23 September 2022 lalu.

Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan peretasan terhadap awak media yang menimpa pekerja media di Narasi ini terjadi secara sistematis dan terbesar—setidaknya dalam empat tahun terakhir.

Serangan peretasan ini menghambat kebebasan pers yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Serangan peretasan yang menimpa awak media Narasi ini bukan yang pertama, AJI Indonesia mencatat telah terjadi 8 kasus peretasan terhadap jurnalis dan media.

SAFEnet yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat untuk menangani kasus-kasus serangan digital, mencatat terdapat 48 insiden peretasan yang dialami oleh jurnalis, aktivis, mahasiswa, buruh, dan dosen.

“Namun tidak satupun kasus peretasan terhadap jurnalis maupun kelompok masyarakat kritis lainnya yang diungkap siapa pelakunya. Ini menunjukkan bentuk kegagalan aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menemukan penyerangnya. Hal ini membawa kecurigaan publik bahwa ada keterlibatan negara dalam aksi peretasan,” katanya, Rabu (28/9/2022).

Maka dari itu, pihaknya mendesak Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut pelaku peretasan terhadap kru Narasi. “Pengusutan yang transparan akan menjadi bukti bahwa tidak ada unsur negara yang terlibat dalam serangan peretasan ini,” katanya.

Mengingat tidak satupun kasus peretasan terhadap jurnalis sebelumnya maupun kelompok kritis lainnya yang diungkap siapa pelakunya, maka pihaknya membuat petisi ini https://www.change.org/KamiBersamaNarasi. “Kapolri harus segera mengusut tuntas peretasan di Narasi,” katanya.

Peretasan dan percobaan peretasan terhadap awak media Narasi mencakup beragam platform seperti akun Facebook, Instagram, Telegram dan Whatsapp. Awak redaksi yang menjadi target berasal dari berbagai level, dari pemimpin redaksi, manajer, finance, produser hingga reporter.

Peretasan pertama kali terjadi pada nomor Whatsapp milik Akbar Wijaya atau Jay Akbar, salah seorang produser Narasi yang menerima sejumlah tautan tak dikenal melalui Whatsapp sekitar pukul 15.29 WIB.

Meski Jay tidak mengklik satu pun tautan dalam pesan singkat tersebut, namun 10 detik kemudian dia telah kehilangan kendali atas akun atau nomor Whatsapp pribadinya. Sejak saat itu, satu per satu akun-akun media sosial awak redaksi Narasi menjadi sasaran percobaan peretasan. Beberapa jurnalis berhasil memulihkan akun-akun mereka setelah mendapatkan pendampingan dari AJI Indonesia dan Tim Reaksi Cepat.

Sasmito meminta Dewan Pers untuk turut mendesak aparat kepolisian mencari bukti, dan mengungkapkan fakta kasus peretasan terhadap Narasi. Dewan Pers juga perlu mengingatkan masyarakat agar menempuh mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Pers seperti meminta hak jawab dan hak koreksi.

Pengacara publik sekaligus peneliti pada LBH Pers, Ahmad Fathanah mendesak agar kepolisian segera melakukan pemeriksaan terkait kasus yang menimpa awak redaksi Narasi. “Seharusnya mereka bisa langsung bertindak tanpa ada pelaporan,” kata Fathanah menegaskan.

Perwakilan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), Nenden Sekar Arum mendesak hal serupa kepada polisi. Apalagi, kasus serangan digital bukan hal baru di Indonesia. KKJ menilai peretasan terhadap awak media Narasi sebagai tren yang marak belakangan terjadi saat media bersikap kritis dalam laporan jurnalistiknya. “Hal seperti ini bisa jadi teror,” tuturnya.

Soal pelaporan hukum dalam kasus Narasi, Fathanah mengungkapkan, pihaknya masih berkoordinasi dan melihat langkah hukum apa yang tepat. Dia juga merujuk pada kasus peretasan situs yang dialami Tirto.id dan Tempo sebelumnya. “Dua laporan itu belum ada tindak lanjutnya (dari polisi),” tuturnya.

BACA JUGA: KKJ: Penerbitan Surat Telegram Kapolri Preseden Buruk Kebebasan Pers

Sementara itu, Teguh Aprianto dari Tim Reaksi Cepat mengidentifikasi peretasan yang terjadi menggunakan pola pembajakan akun dengan mencegat OTP (one time password) berupa SMS. Kondisi ini mirip dengan aksi-aksi peretasan atau pengambilalihan akun oleh pihak lain dengan pola duplikasi SIM card. “Misal pada kasus kawan-kawan eks KPK,” ujar Teguh.

BACA JUGA: Ini 14 Pasal Bermasalah dalam RUU KUHP yang Mengancam Kemerdekaan Pers

Dia mengingatkan jurnalis untuk tidak lupa melakukan mitigasi dengan mengaktifkan verifikasi dua langkah atau 2 factor authentication pada aplikasi percakapan serta media sosialnya masing-masing. Untuk verifikasi dua langkah pada aplikasi WA, pengguna diminta mengaktifkan PIN alih-alih SMS. Pada akun Telegram, pengguna bisa memanfaatkan password.

“Pada medsos FB, Twitter, IG jangan gunakan SMS untuk 2FA tapi dengan menggunakan aplikasi pihak ke-tiga. Jika tidak dilakukan, maka (peretasan) bisa terus terjadi karena ada yang mengambil OTP,”  kata Teguh. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *