in

Buruh : Seharusnya Ganjar Lebih Takut Diancam Kami Dibanding Diancam Menteri

SEMARANG (jatengtoday.com) – Ribuan pekerja yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jateng(Gerbang) menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, Senin (19/11/2018) sore.

Mereka meminta pemerintah mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurut Koordinator Aksi Karmanto, segenap buruh di Jateng menolak PP 78 Tahun 2015 karena peraturan tersebut sudah tak relevan lagi. “PP 78 dibuat tahun 2014, surveinya juga survei tahun 2014, sekarang sudah 2018 mau diterapkan lagi. Ini sudah tidak relevan,” ujarnya.

PP 78 ini, kata Karmanto, harus ditolak karena menghilangkan hak berunding. Para buruh tidak lagi dilibatkan dalam mekanisme penentuan upah yang selama ini dilakukan. Padahal, pada masa kepemimpinan Soeharto yang terkenal paling kejam pun, masih melibatkan buruh dalam penentuan upah.

Karena kebijakan tersebut, sekarang upah para buruh sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, kenaikan upah telah ditentukan sebesar 8,03 persen.

Maka, selain tuntutan pencabutan PP 78, para buruh juga meminta Gubernur Jateng untuk memperjuangkan kenaikan UMK tahun 2019 di 35 kabupaten/kota se-Jateng sebesar 25 persen dari UMK tahun sebelumnya.

“Kami meminta Ganjar Pranowo untuk menentukan upah tahun 2018 berdasarkan KHL (kebutuhan hidup layak) yang dihitung dengan regresi, yang ketemunya adalah 25 persen,” jelas Karmanto.

Menurutnya, upah minimum di Jawa Tengah masih tergolong sangat rendah. Diketahui bahwa upah tertinggi yang ada saat ini hanya 2,3 juta. Katanya, kondisi ini sangat memberatkan kehidupan buruh Jateng dalam memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, para buruh berharap, perundingan antara Gubernur Jateng dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dzakiri yang hari ini dilakukan dapat menghasilkan keputusan terbaik.

Koordinator aksi juga menyayangkan terbitnya surat edaran menteri terkait ancaman bagi gubernur yang tidak menetapkan upah berdasarkan PP 78/2015, jabatannya akan dicopot.

Menurutnya, surat edaran itu hanya untuk menakut-nakuti saja. Sebab jabatan gubernur adalah jabatan politik, tidak bisa serta merta menteri mencabut mandat gubernur.

Ia berharap agar Ganjar Pranowo tidak gentar dengan ancaman itu. “Seharusnya Pak Ganjar lebih takut diancam kami para rakyat daripada diancam menteri,” tegasnya. (*)

editor : ricky fitriyanto