in

Buruh Desak Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan 18 Lembaga Pengelola Dana Investasi Diperiksa

SEMARANG (jatengtoday.com) – Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggeruduk kantor BPJS Ketenagakerjaan Semarang di Jalan Pemuda, Rabu (17/2/2021).

Mereka melakukan aksi dan meminta audiensi untuk mendesak penanganan kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, dalam kasus dugaan korupsi tersebut ada triliunan uang rakyat, termasuk uang buruh selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami meminta Kejagung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR RI memanggil jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi, untuk diperiksa dan dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut,” ungkap Sekretaris KSPI Jawa Tengah, Aulia Hakim.

Dia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan tersebut. “Segera bentuk Pansus DPR RI, cekal para terduga, hentikan propaganda sesat dari BPJS,” ujarnya.

Aulia menjelaskan, dugaan korupsi tersebut sebelumnya disebut kasus salah kelola dana investasi saham dan reksadana sebesar Rp 43 triliun. “Namun KSPI Jateng mendapat informasi terbaru bahwa penemuan Kejagung per-tanggal 12 Februari 2021 mengindikasikan dugaan korupsi Rp 20 triliun akibat salah kelola dana investasi, saham, dan reksadana,” jelasnya.

Dari penjelasan Kejagung tersebut, lanjut Aulia, maka indikasi salah kelola tersebut patut diduga terjadi korupsi Rp 20 triliun dari Rp 125 triliun total saham dan reksadana yang dialokasikan, atau kurang lebih 20 persen. “Menurut kami, nilai tersebut sangat besar sekali. Potensi kerugian tersebut akibat salah kelola,” katanya.

Dia menilai, dalam hal ini bukan berbicara soal keuntungan dari investasi BPJSTK. “Pasti untung, tapi yang dipermasalahkan adalah indikasi korupsinya. Karena itu kami meminta kepada pihak direksi BPJSTK dan segenap deputy, humas, untuk bersikap lebih terbuka dan transparan,” ujarnya.

Terkait dugaan korupsi Rp 20 triliun ini, KSPI Jateng meminta agar BPJS tidak bermain retorika dengan kata-kata hingga propaganda yang menyesatkan.  “Ini uang buruh dan pengusaha. Uang negara. Tidak akan mungkin Kejagung akan sembrono yang tidak masuk akal ketika menggeledah kantor pusat,” tegasnya.

KSPI Jateng mencatat alokasi total dana investasi di BPJS-TK sebesar Rp 486,3 triliun. Dari dana tersebut, dialokasikan ke saham 17 persen dan reksadana 8 persen. Bisa disebut  dana investasi yang dialokasikan saham dan reksadana 25 persen. Sebanyak 25 persen dari Rp 486,3 triliun adalah Rp 125 triliun.

“Dana yang besar sekali. Kasus BPJSTK ini memang berbeda dengan kasus di Asabri dan Jiwasraya sebelumnya, karena dana yang dimiliki oleh BPJSTK sangatlah besar. Jika ditambah dana iuran jaminan kesehatan dan kematian, lalu 4 program yang masuk di BPJS, dana di BPJSTK bisa mencapai Rp 500 triliun lebih,” bebernya.

BACA JUGA: KSPI Jateng Desak Penanganan Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Transparan

Pihaknya juga telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo terkait kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan ini. “Surat sudah kami kirimkan pada 13 Februari 2021 kepada Jaksa Agung dan surat tersebut sudah ditembuskan resmi kepada Presiden RI Joko Widodo. Kami sangat yakin Pak Jokowi akan perhatian dan ambil tindakan apabila dugaan indikasi korupsi Rp 20 triliun akibat salah kelola dana investasi di BPJS tenaga kerja ini terbukti,” imbuh dia.

BACA JUGA: Kejagung Periksa Empat Pejabat BPJS Ketenagakerjaan terkait Dana Investasi

KSPI Jawa Tengah berharap kasus ini ditangani dengan transparan mengedepankan hukum yang berkeadilan.

Deputi Direktur Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY Suwilwan Rachmat menyambut baik aspirasi buruh tersebut. Ia sepakat agar setiap kasus korupsi diusut tuntas dan pelaku dihukum berat. “Kami akan membuat surat ke BPJS Ketenagakerjaan Pusat untuk meneruskan aspirasi para buruh,” katanya.  (*)

 

editor: ricky fitriyanto