Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana geram mendapati lahan proyek normalisasi sungai program “Kampung Bahari” di Tambaklorok digunakan untuk kampanye Partai Berkarya.
Wilayah tersebut merupakan lahan proyek yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam hal ini BBWS Pemali Juana.
Namun akibat digunakan kegiatan tersebut, sepanjang kawasan sungai di daerah Tambaklorok berjejal bendera partai. BBWS merasa hal itu tidak etis. Sebab, lahan yang dikelola PUPR harus netral dari kepentingan politik. Apalagi BBWS merasa tidak pernah memberikan izin.
Atas hal itu, BBWS menegur dan menghentikan kegiatan Partai Berkarya yang melakukan kegiatan kampanye bertajuk “Silaturahmi Ibu Tutut dan Mbak Anisa Tri Hapsari Menyapa Sedulur Tambaklorok Kota Semarang” di tepian sungai dekat tempat pelelangan ikan (TPI) Tambakorok, Senin (4/3/2019).
“Kami memberikan teguran. Isinya teguran bahwa kegiatan ini tidak berizin supaya dilakukan penghentian. Hanya saja kami baru tahu ada acara pukul 09.30. Kami datang, acara sudah dimulai,” terang Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBWS Pemali Juana, Muhammad.
Diakuinya, penyelenggara memang telah melakukan izin kepada Polrestabes Semarang dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun penyelenggara kegiatan tidak meminta izin kepada BBWS terkait penyelenggaraan acara di tepi Sungai Tambaklorok tersebut.
“Berdasarkan izin penyelenggaraan kegiatan di kepolisian dan Bawaslu, acara tersebut akan diselenggarakan di Jalan Tambakmulyo. Namun, pada kenyataannya pelaksanaannya berada di tepi sungai yang mana tempat tersebut merupakan wilayah Kementerian PUPR dibawah kendali BBWS Pemali Juana,” terangnya.
Dia menyayangkan, Partai Berkarya tidak melakukan pemberitahuan perihal kegiatan kampanye tersebut kepada BBWS.
“Kalau acaranya pindah sini, harusnya lapor ke BBWS karena ini kewenangan pusat. Kalau di pusat mekanismenya seperti itu. Kami sampaikan sekalian sosialisasi supaya ke depan tidak beralasan tidak tahu. Terlebih kami ASN yang diharuskan untuk netral,” paparnya.
Koordinator Lapangan (Korlap) Kegiatan Silaturahmi tersebut, Amron (50) mengatakan, rencananya acara tersebut memang akan diselenggarakan di Jalan Tambakmulyo. Namun, warga meminta pindah ke tepi sungai. Mereka menilai kegiatan akan mengganggu proyek pengerjaan Kampung Bahari dan warga jika diselenggarakan di jalan.
“Kami sudah membuka forum. Banyak yang minta disini. Kami menempatkan disini karena permintaan warga,” ujarnya.
Sedangkan terkait izin kepada BBWS, Amron mengaku tidak tahu menahu prosedur.
Dia mengaku tidak mengetahui bahwa harus izin kepada BBWS jika menggunakan tempat tersebut untuk berkampanye. Menurutnya, permasalahan perizinan bukan menjadi wewenang BBWS, tapi di kepolisian dan Bawaslu.
“Saya hanya pelaksana saja. Soal perizinan saya tidak tahu. Saya hanya mengarahkan tim sukses (timses), menjaga massa agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gesekan dari beda warna,” terang Amron.
Sementara itu, Sekretaris Partai Berkarya Wilayah Jawa Tengah, Miko Vinaldho menilai ada miskomunikasi antara pihaknya dengan penyelenggara kegiatan kampanye.
“Kami hanya sebagai pemilik wilayah Jawa Tengah yang memiliki kewajiban menjamin keamanan Pimpinan Partai Berkarya Pusat, Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto, selama berada di wilayah Jawa Tengah. Kami mohon maaf. Kami akan segera klarifikasi dengan penyelenggara. Penyelernggara akan kami panggil,” ungkapnya. (*)
editor : ricky fitriyanto
