in

Bantuan Penanganan Corona Rawan Ditunggangi Kepentingan Politik

SEMARANG (jatengtoday.com) – Bantuan dari pemerintah untuk penanganan wabah corona rawan ditunggangi kepentingan politik. Apalagi, sejumlah daerah di Jateng akan menggelar Pilkada tahun ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng, Zainal Petir, Rabu (6/5/2020). Anggaran bansos ini, lanjutnya, rawan disalahkangunakan untuk kampanye politik.

Dia mencontohkan, ada kepala daerah yang memberikan bantuan yang dananya bersumber dari APBD/APBN, tapi malah diberi simbol-simbol politis. Seperti stiker dengan gambar foto pribadi.

“Sudahlah, sekarang bantu masyarakat kecil yang sedang kelaparan jangan ada nuansa pencitraan diri yang dilakukan pejabat negara. Tumbuhkan empati sosial, jangan mengedepankan pencitraan diri nanti bikin rakyat emosi,” ucapnya.

Pihaknya juga mengingatkan kepada para penyelenggara negara, untuk tidak main-main terhadap dana anggaran wabah corona.

“Jangan sampai ada yang dikorupsi. Jumlah dana anggaran ini luar biasa besarnya. Ini sangat rawan korupsi,” ucapnya.

Untuk mencegah terjadinya korupsi, lanjutnya, presiden, menteri, gubernur, wali kota dan bupati harus transparan sejak awal. penyaluran juga harus terbuka. Data penerima bantuan harus benar sesuai dengan realitas lapangan dan tepat sasaran.

“Transparan, terbuka, dan jujur itu kuncinya. Sumber penerimaan banyak sekali, baik dari APBN, APBD, CSR, bantuan pengusaha secara perorangan maupun pemotongan gaji teman- teman ASN dan lain-lain,” ucapnya.

Zainal pun meminta KPK dan aparat penegak hukum lain untuk terus mengawasi penyerapan dana bantuan Covid-19 ini.

“Sudah jelas dan tegas ancaman bagi koruptor terhadap dana bencana alam nasional dihukum mati. Ini tertuang di UU No 31 tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ” tegasnya. (*)

 

editor: ricky fitriyanto

Ajie MH.