in

Banjir Semarang, DPU Tuding Akibat Pengembang Perumahan Langgar Aturan

SEMARANG (jatengtoday.com) – Selain sampah, hilangnya daerah resapan berganti menjadi perumahan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di Semarang.

Pasalnya, banyak pengembang di wilayah Semarang atas melanggar aturan kerena tidak menyediakan embung. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya banjir di Semarang bawah.

“Berdasarkan hasil identifikasi, penyebab banjir di Kota Semarang ada 11 hal. Saya lupa secara rinci. Tetapi paling inti sebetulnya, masalah sampah dan perubahan fungsi lahan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Iswar Aminuddin, Kamis (13/12/2018).

Dijelaskannya, selain masalah sampah, perubahan fungsi lahan ini harus mendapatkan penanganan serius. “Awalnya daerah tersebut merupakan daerah resapan, tetapi sekarang menjadi bangunan (perumahan). Pasti menjadi run off, airnya bablas,” katanya.

Ketika ada perubahan fungsi lahan, lanjutnya, paling tidak pihak pengembang yang melakukan investasi di wilayah dataran tinggi tersebut harus menyediakan fasilitas embung.

“Embung tersebut harus sama dengan jumlah kapasitas lahan yang dibuka. Berapa run off yang akan terjadi itu kan bisa dihitung. Maka mereka harus membangun embung sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Toh, mereka sudah punya konsultan. Maka harus punya komitmen membangun embung,” katanya.

Mengenai masalah ini, Iswar menegaskan bahwa DPU akan berjuang agar setiap perizinan perumahan yang dikeluarkan dikawal untuk pembangunan embung.

“Paling tidak sebelum mereka memulai pembangunan perumahan, embung harus jadi terlebih dahulu. Karena begitu mereka membuka lahan, resapannya hilang,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengakui hingga saat ini masih banyak pengembang perumahan tidak taat aturan. Penataan perumahan telah diatur secara rinci melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Perda Bangunan Gedung serta Perda Rencana Induk Sistem (RIS) Drainase Kota Semarang. “Perda tersebut telah membahas secara rinci,” katanya.

“Pemerintah tidak boleh asal-asalan memberikan izin. Misalnya berdiri di daerah terlarang atau kawasan hutan, semestinya pemerintah tidak memberikan IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” tegasnya.

Dalam Perda Rencana Induk Sistem (RIS) Drainase Kota Semarang, terang dia, juga diwajibkan bahwa setiap perizinan harus mendapatkan Kajian Drainase dari instansi pemberi rekomendasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

“Pengembang yang melanggar bisa dikenai sanksi, baik sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Sanksi administrasi mulai peringatan tertulis hingga penutupan kegiatan,” bebernya.

Sedangkan sanksi pidana bagi pengembang yang tidak menjalankan aturan, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang pembentukan per-UU, terancam hukuman maksimal 6 bulan kurungan atau denda Rp 50 juta. (*)

editor : ricky fitriyanto