Baihaqi Annizar
SEMARANG (jatengtoday.com) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono menegaskan bakal menjamin kerahasiaan informasi warga yang didata dalam Sensus Penduduk 2020 (SP2020) mendatang.
“Soal kerahasiaan data itu jelas karena memang sudah diamanatkan dalam undang-undang,” tegas Sentot seusai memberi sambutan dalam Rapat Teknis Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Persiapan SP2020, di Harris Hotel Sentraland Semarang, Senin (16/12/2019).
Dia menjelaskan, SP2020 bakal dilakukan dengan dua tahap. Yakni sensus penduduk online (SPO) pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020 dan sensus penduduk wawancara (SPW) pada Juli 2020
Secara umum, kata Sentot, yang didata adalah hal normatif seperti nama, tanggal lahir, punya tidaknya akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, pendidikan terakhir dibuktikan dengan menunjukkan ijazah, status perkawinan, dan sebagainya.
Kemudian, secara keseluruhan rumah tangga juga bakal ditanya. Seperti status rumahnya milik sendiri atau sewa, tentang air minumnya, dan energi yang dipakai.
“Jadi memang kalau SP2020 itu masif. Kita hanya membatasi sekitar 18 pertanyaan,” tegas Sentot.
Dikatakan, sensus penduduk selalu diikuti dengan sensus perumahan. “Nanti apa yang menjadi persoalan di rumah akan ditanyakan. Hasil itulah yang bakal menjadi acuan untuk institusi lain untuk mengimplementasikan program kerjanya,” imbuh Sentot.
Sejauh ini BPS Jateng juga sudah mengantisipasi penolakan masyarakat akan potensi ketakutan untuk memberikan data. Di antaranya pihak BPS telah berkolaborasi dengan cyber, Lembaga Sandi Negara dan Kominfo.
“Sebenarnya semua aspek sudah kami antisipasi. Mudah-mudahan bisa tertanggulangi,” harapnya.
Hanya saja persoalannya saat ini adalah sudah banyak data yang bocor di luar efek pendataan BPS. Karena faktanya sudah ada ribuan institusi dan perusahaan yang memungkinkan menyimpan data pribadi seseorang.
“Sekarang kan setiap ke hotel juga KTP kita difoto kopi. Apakah semua hotel itu bisa menjamin kerahasiaan? Belum lagi budaya masyarakatnya sendiri yang ‘jorok’, foto KTP, KK diupload di media sosial, belum lagi penawaran pinjaman online,” beber Sentot.
Sehingga menurutnya, data penduduk Indonesia sudah banyak yang tersebar. Namun, dia kembali menegaskan bahwa data yang diambil dari SP2020 tidak akan disalahgunakan. (*)
editor : ricky fitriyanto
