Abdul Mughis
SEMARANG (jatengtoday.com) – Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang resmi disahkan memantik reaksi dari berbagai pihak. Terutama dari kalangan buruh yang selama ini telah gencar melakukan penolakan.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Semarang mengaku tidak bisa berbuat banyak atas pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut. “Kami dari DPRD Kota Semarang sebenarnya telah meminta agar RUU Cipta Kerja tersebut ditinjau ulang,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim, Selasa (6/10/2020).
Akan tetapi, lanjut Mualim, pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, memaparkan tujuan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini salah satunya untuk menarik investor. “Setelah investor banyak, harapannya banyak tenaga kerja yang terserap,” ujarnya.
Di sisi lain, pihaknya mengaku memahami aspirasi dari kalangan buruh atau pekerja merasa keberatan terhadap RUU tersebut. “Karena salah satunya nanti diterapkan sistem kontrak, buruh merasa banyak yang dipangkas hak-haknya. Pekerja merasa dirugikan,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Mualim mewakili DPRD tidak bisa berbuat banyak kecuali mengikuti keputusan yang telah disepakati. “Ya coba jalan dulu, nanti dievaluasi. Jangan sampai pekerja demo, apakah itu menyelesaikan masalah? Semua harus duduk bersama. Sudah sejak awal, pekerja menolak hingga 64 kali lebih pembahasan. Lama sekali tarik ulurnya,” terangnya.
Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini, lanjut dia, telah ada perwakilan dari unsur masyarakat dan pekerja. “Faktanya, perwakilan tersebut menyetujui. Akhirnya apa boleh buat? Secara otomatis kita harus tetap jalan. Harapan kami ini bisa dievaluasi, kalau memang benar-benar memberatkan pekerja atau buruh, dasarnya apa, nanti bisa dijelaskan karena semua ini belum dijalani. Kami mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan UU Cipta Kerja ini. Kalau memang memberatkan ya minta tolong direvisi, kan bisa,” ujar dia.
Dia sendiri berharap, idealnya sebelum disahkan harus duduk bersama untuk mencari kesepakatan. “Tetapi daerah tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan DPR RI. Beliau yang di sana mewakili masyarakat. Buru-buru ya tidak, karena memang pembahasannya tarik ulur alot sekali sejak lama,” katanya.
Dia meminta agar pekerja tetap tenang menghadapi situasi seperti ini. “Nanti akan terlihat untung ruginya. Kalau sampai terjadi mogok kerja dan seterusnya, semua malah rugi. Pengusaha dan pekerja sama-sama rugi. Itu jangan sampai terjadi,” imbuh dia.
Sementara itu, saat ini sedang proses penetapan UMK di Kota Semarang, Mualim berharap pengusaha dan pekerja tetap bijak. “Banyak pengusaha gulung tikar, karyawan dirumahkan dan seterusnya. Namun kami berharap kepada Apindo terkait penetapan UMK tetap mempertimbangkan kenaikan entah berapa persen. Karena itu yang ditunggu-tunggu oleh pekerja,” katanya.
Misalnya kebutuhan membeli hand sanitizer; masker, sabun cuci tangan, kuota internet dan lain-lain. Pembelajaran daring sudah dibantu pemerintah, tetapi belum maksimal. Justru, menurut dia, adanya aktivitas di rumah saja justru membutuhkan biaya tidak sedikit.
“Pengusaha telah menikmati keuntungan lumayan lah. Nah di saat masyarakat di hadapkan pandemi, maka perusahaan harus peduli dan memahami,” katanya. (*)
editor: ricky fitriyanto
