in

40 WPS Gambilangu Hanya Dapat Pesangon Rp 2 Juta, Siapa yang Nakal?

SEMARANG (jatengtoday.com) – Jaringan Advokasi eks Lokalisasi Gambilangu (GBL) Semarang-Kendal mengendus adanya dugaan penyelewengan tali asih atau uang pesangon yang harusnya diterima para Wanita Pekerja Seks (WPS).

Dugaan tersebut mencuat setelah adanya laporan dari para WPS pasca penutupan Lokalisasi GBL pada 19 November 2019 lalu. Ada yang mengaku tidak mendapat pesangon sebagaimana ketentuan.

Berdasarkan data, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran uang pesangon sebesar Rp 6 juta per masing-masing WPS. Terhitung, penerima manfaatnya total ada 126 WPS.

“Akan tetapi uang pesangon yang diberikan kepada 126 WPS terdapat kejanggalan karena 40 orang di antaranya hanya menerima Rp 2 juta,” jelas Koordinator Jaringan Advokasi eks Lokalisasi GBL, Ruli Mawarti saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2019).

Dari 40 orang tersebut ternyata hanya 1 orang yang resmi berprofesi sebagai WPS, sementara 39 lainnya merupakan warga setempat.

Menurut Ruli, dugaan sementara yang memotong uang pesangon itu adalah Ketua Pengurus Resosialisasi Rowosari Atas. “Ketua itu yang menyita buku tabungan dan ATM sejumlah 40 orang tersebut,” jelasnya.

Dikatakan, uang pesangon sejumlah Rp 2 juta itu diberikan secara tunai dengan alasan sisanya diberikan kepada WPS yang tidak memperoleh pesangon dari Dinas Sosial Kota Semarang.

“Kemudian 86 WPS yang seharusnya mendapatkan uang sejumlah Rp 6 juta masih juga dipotong sejumlah Rp 500 ribu oleh terduga Ketua Pengurus Resosialisasi Rowosari Atas dengan alasan yang sama,” beber Ruli.

Ternyata, imbuhnya, WPS yang tidak mendapatkan pesangon dari pemerintah tidak diberikan tali asih sama sekali oleh terduga Ketua Pengurus Resos.

Oleh karena itu, Jaringan Advokasi eks Lokalisasi GBL yang terdiri dari LBH APIK Semarang, LSM Lentera Asa, Koalisi Perempuan Indonesia, dan PKBI Jawa Tengah, merupakan lembaga yang mendampingi proses hukum dari WPS yang melaporkan kasus tersebut, agar hak-haknya dapat terpenuhi.

“Kami juga meminta Pemerintah Kota Semarang, khususnya Wali Kota Semarang agar dapat membantu kami dalam pendampingan kasus tersebut,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya menuntut adanya transparansi dalam pemberian uang pesangon kepada WPS. Kemudian, menuntut agar WPS yang tidak mendapatkan pesangon, dapat menerima pesangon sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, dan tidak ada diskriminasi.

Sementara itu, Ketua Resos GBL Kaningsih saat dicoba diklarifikasi terkait hal ini tidak memberikan tanggapan apapun. Ditelepon tidak mengangkat dan pesan whatsapps hanya dibaca. (*)

 

editor : ricky fitriyanto

Baihaqi Annizar