in

Warga Lima Desa Tolak Alih Fungsi Lahan Hutan Lindung Gunung Nagasari

Aksi ini bermula karena ada sejumlah masyarakat Desa Karangtengah dan Desa Bakal yang mengatasnamakan kelompok tani melakukan alih fungsi lahan hutan.

masyarakat yang tergabung dalam Lingkar Warga Gunung Nagasari melakukan unjuk rasa di Lapangan Balai Desa Karangtengah, Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (28/9/2022). (dok Lingkar Warga Gunung Nagasari)

BANJARNEGARA (jatengtoday.com) – Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Lingkar Warga Gunung Nagasari melakukan aksi protes atas masalah alih fungsi lahan hutan lindung Gunung Nagasari yang dinilai bakal mengancam kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di Lapangan Balai Desa Karangtengah, Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu (28/9/2022). Mereka merupakan gabungan warga lima desa yakni Karangtengah, Bakal, Condong, Gempol, dan Pakisan.

Menurut salah satu peserta aksi, Rizal, warga Desa Bakal menjelaskan, aksi protes tersebut dilakukan menyusul terjadinya masalah alih fungsi lahan hutan lindung Gunung Nagasari yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Desa Karangtengah dan Desa Bakal yang mengatasnamakan kelompok tani hutan pada Minggu, 25 September 2022.

“Tujuan aksi ini sebagai upaya melindungi kelestarian hutan lindung di Dieng, khususnya Gunung Nagasari yang menjadi sumber kehidupan bagi warga di lima desa tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan Rizal, pada 6 September 2022 lalu, telah dilakukan pertemuan antara warga Desa Bakal, Karangtengah, Condong, Gempol, dan Pakisan bersama dengan Polisi Hutan, Polsek Batur, Forkompica Batur, Koramil Batur, beserta perangkat desa terkait.

“Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk komitmen menjaga kelestarian Gunung Nagasari,” tegasnya.

BACA JUGA: Tolak PLTP Dieng, Warga Merasa Aspirasi Tak Dihiraukan

Selain itu, warga di lima desa tersebut juga membuat maklumat masyarakat Lestari Kaki Gunung Nagasari. “Maklumat ini berisi penolakan segala bentuk aktivitas dan tindakan yang berdampak kepada kerusakan lingkungan, keterancaman kelestarian mata air, kelesatarian ekosistem, dan ruang hidup masyarakat,” beber dia.

Dalam aksi ini, warga menuntut pemerintah terkait yakni Perhutani, Polsek, Koramil, maupun perangkat desa, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku perusakan hutan lindung.

“Perusakan yang dilakukan adalah bagian dari pengkhianatan terhadap maklumat yang telah dibuat,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *